Page 280 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

272 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

31
Pitlo, menyebutkan bahwa saat dilakukannya pendaftaran hak atas tanah maka hu-
bungan hukum pribadi antara seseorang dengan tanah diumumkan kepada pihak ketiga atau
masyarakat. Sejak saat itulah pihak ketiga dianggap mengetahui adanya hubungan hukum
antara orang dengan tanah dimaksud mengetahui adanya hubungan hukum antara orang

dengan tanah dimaksud, untuk mana ia menjadi terikat dan wajib menghormati hak tersebut
sebagai suatu kewajiban yang timbul dari kepatutan.
32
Beberapa sistem pendaftaran tanah menurut Parlindungan , yaitu:
a. Pendaftaran tanah sistem Torrens
b. Pendaftaran tanah sistem Negatif
c. Pendaftaran tanah sistem Positif
Sistem pendaftaran tanah yang digunakan suatu negara tergantung pada asas hukum

yang dianut oleh negara tersebut dalam mengalihkan haknya. Sementara itu jika dari segi
jaminan yang diberikan dengan pemberian surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian,
maka timbulah berbagai jenis sistem pendaftaran tanah antara lain:
a. Sistem Positif

Sistem positif dalam pengertian pendaftaran tanah berarti bahwa yang sudah didaftar
dijamin sebagai keadaan yang sebenar-benarnya merupakan alat bukti yang kuat.
Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional menjamin tanah yang telah didaftar

oleh pemiliknya itu dan untuk keperluan ini kebenaran dan sahnya tiap warkah yang
diajukan untuk didaftarkan dalam daftar-daftar yang telah ditentukan.
33
Menurut Aris S. Hutagalung bahwa sistem pendaftaran tanah yang positif, kita jumpai di
negara-negara Anglo Saxon, yakni Inggris dan negeri-negeri jajahannya. Cara

pengumpulan data pada sistem positif ialah pendaftaran “titles” atau hubungan hukumnya
yang konkrit, yaitu haknya.
b. Sistem Negatif
Pendaftaran tanah yang mengawas sistem negatif, mengakibatkan seseorang yang

terdaftar namanya dalam daftar buku tanah bukan merupakan pemilik secara mutlak atau
dengan kata lain, terdaftarnya seseorang dalam daftar buku tanah sebagai pemegang hak,
belum membuktikan secara mutlak bahwa orang tersebut memegang hak.

Uraian di atas sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Effendi Perangin yang
34
berbunyi sebagai berikut:

“… pada sistem negatif surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti
keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus

31 Bachtiar Effendi, 1992, Pendaftaran Tanah, Alumni, Bandung, hlm. 46.
32 AP Parlindungan, 1989, Berakhirnya Hak-Hak Atas Tanah Menurut Sistem UUPA, Mandar Maju,
Bandung, hlm. 130.
33 Aris S. Hutagalung, 1994, Asas-Asas Hukum Agraria, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 80.
34 Effendi Perangin, 1994, Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi
Hukum, Rajawali, Jakarta, hlm. 98.