Page 281 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Bambang Slamet Riyadi: Program Sertifikasi Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum ... 273

diterima oleh (Hakim), sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat
pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal ini yang demikian, maka pengadilannya
yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar.

35
Menurut Arie S. Hutagalung bahwa sistem pendaftaran tanah yang negatif berlaku di
negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda dan di Indonesia sebelum berlaku
UUPA, yaitu berdasarkan Oversichrijvings-ordonantie S.1834 – 27. Adapun cara
pengumpulan data pada sistem ini ialah pendaftaran “deds” atau perbuatan hukumnya.

c. Sistem Grundbuch
Sistem ini merupakan sistem pendaftaran buku tanah, dimana sesuatu hak atas tanah
sebelum didaftar terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pemerintah, apakah orang
yang mendaftarkan tanahnya itu memang benar-benar adalah pemilik yang sebenarnya.
36
Dengan demikian sistem Grundbuch ini mirip dengan sistem negatif.
d. Sistem Torrens
Sesuai dengan namanya, sistem ini pertama kali diciptakan oleh Sir Robert Torrens di

Australia Selatan. Sistem Torens ini lebih dikenal dengan nama aslinya The Real Property
Act atau Torrens Act yang mulai berlaku di Australia Selatan sejak 1 Juli 1858. Dewasa ini
pendaftaran tanah dengan sistem Torrens ini dipergunakan beberapa negara, seperti
Aljazair, India, Singapura, Tunisia, Kongo, Spanyol, Norwegia, Malaysia, Kepulauan Fiji,

Canada, Jamaica, Trinidad.
37
Menjawab pertanyaan di atas R. Suprapto menyatakan bahwa: “Sistem pendaftaran tanah
yang kita gunakan adalah sistem pendaftaran negatif bertendensi positif, artinya
pendaftaran hak-hak atas tanah dilaksanakan berdasarkan atas data-data yang positif,

pejabat yang diserahi tugas melaksanakan pendaftaran mempunyai wewenang menguji
kebenaran dari data-data yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran hak. Pendaftaran
merupakan jaminan kepastian hukum dan alat pembuktian yang kuat, namun masih dapat
dibantah, digugat di muka pengadilan”.

e. Sistem Sistematik
Pengertian sistem sistematik dalam pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah
yang dilakukan serentak yang meliputi semua bidang tanah di suatu wilayah atau wilayah

suatu desa/kelurahan, baik tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah maupun
38
tanah negara.
Sistem pendaftaran tanah yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak (registration of
titles), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Hal tersebut tampak dengan adanya buku
tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan

35 Arie S. Hutagalung, Op. Cit., hlm. 80.
36 Ibid.
37 R. Suprapto, 1986, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, CV. Mustari, Jakarta, hlm. 324.
38 Arie S. Hutagalung, Op. Cit., hlm. 81.