Page 284 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

276 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah (selanjutnya disebut PP No. 24 tahun 1997).
Pasal 14
(1) Untuk keperluan pemgumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan

pengukuran dan pemetaan
(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pembuatan peta dasar pendaftaran

b. Penetapan batas-batas bidang tanah
c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta
pendaftaran
d. Pemnbuatan daftar tanah

e. Pembuatan surat ukur
Secara umum kegiatan pendaftaran tanah sampai kepada kegiatan pemeliharan data
pendaftaran tanah dinyatakan dalam Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997.
Pasal 12

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :
a. Pegumpulan dan pengolahan data fisik
b. Pembuktian hak dan pembukuannya

c. Penerbitaan sertipikat
d. Penyajian data fisik dan data yuridis
(2) Kegiatan pemeliharan data pendaftaran tanah meliputi:
a. Pendaftaran peralihan dan beban hak

b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya
Sistem publikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah pada
dasarnya terdapat dua sistem yaitu sistem publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Pada
pendaftaran tanah yang mempergunakan sistem publikasi positif, di sini Negara sebagai

pendaftar menjamin bahwa pendaftaran yang sudah dilakukan adalah benar dan orang yang
mendaftar sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat diganggu gugat lagi haknya.
Menurut Budi Harsono sendiri, dengan selesainya dilakukan pendaftaran atas nama

penerima hak, pemegang hak yang sebenarnya menjadi kehilangan haknya. Ia tidak dapat
menuntut pembatalan perbuatan hukum yang memindahkan hak yang bersangkutan kepada
pembeli. Dalam keadaan tertentu ia hanya bisa menuntut ganti kerugia kepada Negara.
40
Untuk menghadapi ganti kerugian tersebut disediakan suatu dana khusus.
Kemudian pada sistem publikasi negatif, Negara sebagai pihak pendaftar tidak menjamin
bahwa orang yang terdaftar sebagai pemegang hak adalah orang yang benar-benar berhak.
Pendaftaran tanah tidak membuat orang memperoleh tanah, kemudian benar-benar menjadi

40 Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok
Agraria, Isi Pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, hlm. 81.