Page 279 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Bambang Slamet Riyadi: Program Sertifikasi Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum ... 271

Tanah selain mempunyai nilai batiniah yang mendalam bagi rakyat Indonesia, juga
berfungsi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan negara dan rakyat yang semakin
beragam dan meningkat, baik dalam tingkat nasional maupun dalam hubungannya dengan
dunia internasional. Walaupun pada umumnya tanah dapat diperjualbelikan, namun dalam

pandangan orang Indonesia yang belum dipengaruhi oleh konsepsi pemikiran dunia Barat,
tanah bukan komoditi perdagangan, sebagaimana yang tampak dari sikap dan perbuatan
sebagian pengusaha dalam melakukan kegiatan ekonominya. Tanah bukanlah obyek inves-

tasi, lebih-lebih dijadikan obyek spekulasi. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa
kepada bangsa Indonesia, merupakan salah satu sumber utama bagi kelangsungan hidup dan
penghidupan bangsa sepanjang masa dalam mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat
28
yang terbagi secara adil dan merata.
Tanah dalam pengertian hukum adalah permukaan bumi, hal ini dapat dipahami melalui
29
ketentuan Pasal 4 UUPA, yang selengkapnya dirumuskan: “Atas dasar hak menguasai dari
negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak
atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh

orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan
hukum”.
Dalam KUHPdt, untuk tanah disebut dengan istilah yang lazim digunakan adalah Grond

atau Grond Eigendom, yaitu “Tanah” atau “Hak Milik Atas Tanah”. Namun karena KUHPdt.
tidak berlaku bagi golongan pribumi, maka istilah Grondrechten untuk Hukum Tanah
menjadi tidak lazim digunakan bagi penduduk pribumi. Seiring dengan berlakunya undang-
undang agraria Hindia Belanda, yaitu Agrarische Wet 1870, yang kemudian diterjemahkan

menjadi Hukum Agraria, selanjutnya istilah Hukum Agraria menjadi lazim digunakan hingga
30
kini. Sedangkan istilah Hukum Tanah tidak lazim digunakan.

2. Pendaftaran Tanah

Seperti diketahui bahwa pendaftaran tanah adalah bertujuan untuk memperoleh suatu
bentuk kepastian hukum dan kepastian hak bagi pemegang hak-hak atas tanah. Dengan
adanya pendaftaran tanah ini diharapkan bahwa seseorang pemegang hak atas tanah akan

merasa aman tidak ada gangguan hak yang dipunyai atas sebidang tanah. Perbuatan hukum
dan pendaftaran tanah ini adalah merupakan suatu bentuk dari peristiwa hukum yang sangat
dimiliki oleh seseorang. Hak kepedataan ini jika ditinjau secara mendalam merupakan suatu
bentuk pengejawantahan dari substansial Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki seseorang

yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh orang lain.

28 Tap MPR RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
29 Budi Harsono, 2003, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan
Tap MPR RI IX/MPR/2001, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 3.
30 Herman Soesangobeng, 2001, Materi Perkuliahan Hukum Agraria Lanjutan, Program S2 Magister STIH
“IBLAM” Jakarta.