Page 274 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

266 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

10
investor.
Masyarakat menganggap lebih lanjut dalam hubungannya dengan investasi, pemerintah
telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan telah direvisi dengan

Perpres No. 65 Tahun 2006. Namun demikian, Perpres ini disikapi kuatnya jaminan kom-
pensasi bagi masyarakat yang tanahnya diambil alih untuk kegiatan pembangunan, sedang-
kan bagi para investor menganggap kurang menarik karena tidak jelasnya status tanah dan
11
masa penggunaan tanah.
Dimulainya kebijakan di bidang pertanahan tidak terlepas dari munculnya Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berisi tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
yang merupakan landasan utama mengenai pengaturan hukum pertanahan di Indonesia.

Keterkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia, dalam UU No. 25
Tahun 2007 diatur kemudahan-kemudahan akses perolehan hak atas tanah untuk kepen-
tingan penanaman modal. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 21 bahwa pemerintah mem-
berikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal

untuk memperoleh hak atas tanah. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Pasal 22, bahwa
perolehan hak atas tanah dengan mengatur jenis hak atas tanah, jangka waktu, dan
12
perpanjangan hak atas tanahnya.
Secara filosofis, pentingnya pencatatan atau sertifikasi tanah, dengan asumsi setelah
tanah terdata secara resmi dan sah, pemilik dapat menjadikannya sebagai modal hidup,
misalnya untuk agunan kredit bank. Hak kepemilikan tanah yang dinyatakan dalam Sertifikat
(Titles) adalah produk kegiatan pendaftaran tanah (land register), yaitu kegiatan pemberian

jaminan kepastian kepemilikan atas tanah atau property right. Kegiatan ini dilakukan peme-
rintah sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebagaimana
diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 atau disebut juga kegiatan
13
penetapan aspek legalitas kepemilikan tanah.
Kebijakan Pemerintah dalam pengaturan mengenai pertanahan dalam penanaman
modal dan investasi di Indonesia semakin penting untuk meningkatkan minat investor di
Indonesia dan pengembangan pasar modal itu sendiri. Mengingat tanah memiliki arti yang

sangat penting dalam investasi, maka kebijakan pemerintah harus diorientasikan bagi
kemudahan investasi. Perubahan itu ditandai dengan ditetapkannya Undang Undang Pena-
naman Modal No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang pro investor, dengan mem-
berikan kemudahan perizinan, proporsi kepemilikan kapital di atas 75 persen, serta ijin

10 Amir A., “Analisis Dampak Program Sertipikasi Tanah Terhadap Akses Kredit Perbankan dan Pening-
katan Pendapatan Petani di Kabupaten Bekasi”, Tesis S2, Magister Studi Manajemen dan Bisnis, Sekolah
Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, 2008.
11 Ibid.
12 Ibid.
13 Ibid.