Page 269 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Elsi Kartika Sari: Kekuatan Hukum terhadap Pemilikan Satuan Rumah ... 261

Tahun 1997, Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemenang hak yang bersangkutan
sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.
Kekuatan hukum yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
dapat hapus berdasarkan Pasal 50 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988,

menyatakan hak atas tanah hapus berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Hak
Guna bangunan mempunyai jangka waktu 25 tahun, oleh karena itu harus dilakukan
perpanjangan hak atas tanah yang bersangkutan, namum jika tidak dilakukan perpanjangan

hak atas tanahnya maka dapat dilaksanakan penghapusan hak atas tanah yang digunakan
sebagai tanah bersama tersebut.
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
atas satuan rumah susun, tidak mempunyai kekuatan hukum apabila hak atas tanah yang

bersangkutan berakhir atau hapus di karena ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1988, sehingga dapat dikatakan bahwa Sertipikat Hak atas Tanah sebagai alas
dasar pembangunan lebih kuat di banding Sertipikat hak milik atas satuan rumah susun yang
dimilikin oleh Pemilikan satuan rumah susun, hal ini membuktikkan bahwa Pasal 50 PP

tersebut dapat dikatakan melebihi apa yang diatur dalam undang-undang induknya, maka
terjadi asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori, oleh karena dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan kekuatan hukum Undang-undang lebih tinggi dari

Peraturan Pemerintah, oleh karena upaya hukum dapat diajukan permohonan uji materil ke
Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

2. Saran
Perlu melakukan perubahan terhadap Undang-undang tentang Rumah Susun sehingga
tidak terjadi kontradiktif peraturan perundang-undangan bagi rumah susun di Indonesia
dengan memperhatikan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar terdapat

kekuatan hukum terhadap pemilik SHM Sarusun dengan tidak menghilangkan Asas
Pemisahan Horizontal.

F. Daftar Pustaka
Buku
Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, 2010.
Arie S Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi, Jakarta, 1999.

Arie S Hutagalung, Sistem Condominium Indonesia: Implikasi dan Manfaatnya bagi Developer
Property Owner, Jakarta, 1990.
Boedi Harsono, Hukum Agraria, sejarah Pembentukan undang-undang Pokok Agraria, Isi dan

Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Jakarta: Djamabatan, 1994.
Erwin Kallo, Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun, Jakarta, 2009.