Page 266 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

258 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

b. Salinan surat perjanjian sewa atas tanah;
c. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun yang bersangkutan yang menunjukkan
sarusun yang dimiliki; dan
d. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama dan benda bersama yang

bersangkutan.
SKBG sarusun diterbitkan oleh instansi teknis kabupaten/kota yang bertugas dan
bertanggung jawab di bidang bangunan gedung.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah
yang bersangkutan, dengan di daftarkan hak atas tanah tersebut maka bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; Dalam rangka memberikan
kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor

24 Tahun1997 penegasan kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat
pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu data fisik dan data yuridis yang dicantumkan
dalam Sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum

sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sedangkan menurut Pasal 31 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemenang hak
yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku
tanah. Kepastian hukum yang diberikan dalam sertipikat satuan rumah susun merupakan

perlindungan hukum terhadap pemilik satuan rumah susun yang merupakan konsumen
akhir, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan

Konsumen Akhir adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
12
lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Dikeluarkan dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun),
maka pemegang hak milik satuan susun tersebut mendapat kekuatan hukum terhadap
pemilik terhadap benda bersama, bagian bersama dan tanah bersama yang merupakan satu
kesatuan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah dinyatakan bahwa pembukuan suatu hak di dalam daftar buku tanah atas nama
sesorang tidak mengakibatkan orang yang seharusnya berhak atas tanah itu akan kehilangan
haknya, namun kekuatan hukum yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah

Susun dapat hapus berdasarkan Pasal 50 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988,

12 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, 2010), h. 1.