Page 262 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

254 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Berdasarkan permasahan di atas maka tujuan penulisan ini adalah untuk menggam-
barkan dan mengalisa terhadap kekuatan hukum terhadap pemilikan satuan rumah susun
terhadap tanah bersama yang sudah berakhir jangka waktu hak atas tanahnya.

D. Hasil Pembahasan
Pemilik atas satuan rumah susun di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang
Rumah Susun baik yag terdahulu UU No. 16 Tahun 1985 maupun Undang-undang No. 20

Tahun 2011 yang digunakan sebagai landasan hukum bagi pembangunan rumah susun meng-
gunakan sistem Condominum, merupakan pemilikan bangunan yang terdiri atas bagian-
bagian yang masing-masing merupakan suatu kesatuan yang dapat digunakan dan dihuni
secara terpisah serta dimiliki secara individual berikut bagian-bagian lain dari bangunan itu

dan tanah diatas mana bangunan itu berdiri yang karena fungsinya digunakan bersama,
dimiliki secara bersama-sama oleh pemilik bagian yang dimiliki secara individual tersebut.
Menurut Boedi Harsono bahwa dikeluarkan Undang-undang Rumah Susun Nomor 16
Tahun 1985, dimungkinkan pemilikan bagian-bagian gedung yang dimaksudkan secara

individual dalam bentuk Hak Milik Satuan Rumah Susun (HMSRS), sedangkan bagian-bagian
lainnya yang dimiliki bersama, demikian pula tanahnya menjadi milik bersama tidak terpi-
sahkan dari semua pemilik Satuan Rumah Susun yang masing-masing merupakan bagian
6
tidak terpisahkan dari pemilikan Satuan Rumah Susun yang bersangkutan. Hak Milik atas
Satuan Rumah Susun berpangkal dari Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding)
yang merupakan asas dari Hukum Adat berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria
yang menyatakan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah tidak meliputi penguasaan dan

pemilikan benda-benda diatas tanah (bangunan, tanaman, benda bernilai ekonomis lain-
7
nya). Jadi pemilik tanah, tidak otomatis menjadi pemilik benda-benda yang terdapat
diatasnya, oleh karena itu jika di dalam suatu jual beli atas sebidang tanah juga dimaksudkan
meliputi benda-benda yang ada di atas tanah (misalnya bangunan dan tanah), maka hal itu

harus dinyatakan secara tegas didalam akta jual beli dimaksud.
Konsep dasar melandasi Hak Milik atas Satuan Rumah Susun berpangkal dari teori
tentang kepemilikan atas suatu benda, bahwa benda atau bangunan dapat dimiliki oleh

8
seseorang, dua orang atau bahkan lebih, yang dikenal dengan istilah pemilikan bersama. Di
dalam rumah susun terdapat dua jenis hak kepemilikan yaitu kepemilikan bersama dengan
9
kepemilikan perseorangan, yaitu:

6 Boedi Harsono, Hukum Agraria, sejarah Pembentukan undang-undang Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djamabatan, 1994), h. 273.
7 Olaon Sitorus dan Zaki Sierat, Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya,
(Jogyakarta: MKTI, 2006), h. 69.
8 Erwin Kallo, Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun, (Jakarta, 2009), h. 56.
9 Ibid, h. 57.