Page 257 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo: Problematika dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ... 249

(iv) Akta Jual Beli (AJB) PPAT yang sudah lengkap.
(v) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli dan penjual yang masih berlaku
dan dibuat fotokopi sesuai asli oleh notaris;
(vi) Bukti pelunasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh).

(vii) Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).
(viii) Bukti pelunasan pembayaraan Pajak Bumi dan Bangunan 5 (lima) sampai dengan 10
9
(sepuluh) tahun terakhir.
Dokumen-dokumen tersebut dirasakan terlalu banyak, sedangkan sebetulnya PPAT
sudah melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut.
Proses pengurusan balik nama sertipikat di Kantor Pertanahan, akan diuraikan sebagai

berikut:
(i) Setelah berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, Kantor Pertanahan memberikan
tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada PPAT;
(ii) Nama pemegang hak lama (penjual) di dalam buku tanah dan sertipikat dicoret

dengan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang
ditunjuk.
(iii) Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang ada

pada buku tanah dan sertipikat dengan dibubuhi tanggal pencatatan dan
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
(iv) Dalam waktu 14 (empat belas hari) sampai maksimal 20 (dua puluh hari) pembeli
sudah dapat mengambil sertipikat yang sudah beralih menjadi atas nama pembeli di

Kantor Pertanahan.
Yang sering terjadi dalam praktek, proses balik nama tersebut tidak selesai dalam jangka
waktu 14 (empat belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari. Tidak sesuai dengan standar
prosedur yang ditetapkan dalam Perkaban Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan

dan Pengaturan Pertanahan.

V. Kesimpulan

Untuk pendaftaran tanah untuk pertama kalinya pemerintah harus membuat standar
prosedur yang sederhana, tidak berbelit-belit, murah dan cepat. Mewajibkan kepada
masyarakat untuk mengajukan permohonan pensertipikatan tanah. Tahap pensertipikatan
tanah hanya satu prosedur dengan kata lain standar prosedur yang ditetapkan oleh peme-

rintah harus mudah dilakukan oleh masyarakat awam.
Untuk pembuatan akta perlu ditetapkan standar untuk persiapan pembuatan akta
sampai dengan akta tersebut siap didaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat. Lampiran

9 Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan