Page 252 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

244 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

bahwa sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Kata “teratur” yang dimaksud menunjukkan
bahwa semua kegiatan harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang
8
sesuai.
Tujuan dari adanya kegiatan pendaftaran tanah adalah untuk dapat diperoleh kepastian

hukum akan suatu hak atas tanah bagi pemegang haknya juga untuk kepentingan pe-
mungutan pajak. Dengan adanya suatu pendaftaran tanah yang efektif akan memudahkan
pihak pemegang haknya dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dimiliki dan

mengetahui hal-hal yang perlu diketahui mengenai tanah yang dihadapinya. Namun saat ini
yang terjadi dalam praktek adanya pendaftaran hak atas tanah justru dapat menimbulkan
keadaan yang sebaliknya karena cukup sering terjadi walaupun haknya sudah didaftarkan
dirasakan belum adanya kepastian hak atas tanah, karena adanya gugatan dari pihak ketiga

yang juga mendalilkan bahwa ia juga berhak atas tanah yang sama. Kejadian yang demikian
sudah sering terjadi dalam praktek pengadilan dan dapat menimbulkan kesan yang negatif
terhadap program pendaftaran tanah itu sendiri. Yang lebih parah lagi adalah timbulnya dua
atau lebih sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang sama, sehingga timbul suatu penilaian

bahwa pendaftaran hak atas tanah yang dilaksanakan selama ini tidak menimbulkan kepas-
tian hukum akan tetapi justru yang timbul adalah kekacauan hukum.
Salah satu tujuan pokok Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria, (Undang-undang Pokok Agraria, selanjutnya disebut “UUPA”) adalah
meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah
bagi seluruh rakyat. Dasar-dasar ini dicantumkan dalam Pasal 19, 23, 32, dan 38 UUPA. Pasal
19 UUPA mewajibkan pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh

Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan pendaftaran
tanah, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA.

Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak yang kuat bagi pemilik hak atas
tanah, yang dapat berupa perorangan, badan hukum, lembaga, atau instansi lainnya. Pem-
buatan dan penerbitan sertipikat tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelak-

sanaan pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana diatur dan ditentukan dalam UUPA dan
PP Nomor 24 Tahun 1997, yang ditujukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi
pemegang hak atas tanah. Disamping itu adanya pendaftaran tanah yang dilaksanakan secara
tertib dan teratur menjadi salah satu perwujudan pelaksanaan catur tertib pertanahan, yakni:

1. Tertib hukum pertanahan; 2. Tertib administrasi pertanahan; 3. Tertib penggunaan tanah;
dan 4. Tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup dalam UUPA yang merupakan dasar
pokok pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA, meliputi:

8 Boedi Harsono, op.cit, hlm 63-64