Page 249 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 249

Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo: Problematika dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ...     241


             Pentingnya dibuat akta dihadapan PPAT berkenaan dengan kegiatan pendaftaran tanah yang
             dilakukan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan jaminan kepastian hak atas
             tanah berupa sertipikat hak atas tanah yang memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang
             kuat atas kepemilikan hak atas tanah.

                  Permasalahan di bidang hukum pertanahan di Indonesia merupakan hal yang rumit dan
             sensitif. Diantara sekian banyak permasalahan bangsa, mulai dari terlalu banyak peraturan,
             peraturan yang tidak jelas, hingga tumpang tindih sertipikat atas suatu bidang tanah yang

             sama.
                  Konflik yang berlatar belakang masalah tanah sangat banyak terjadi di berbagai daerah
             di Indonesia. Namun instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebagai
             instansi yang membidangi masalah pertanahan mulai dari pusat sampai daerah seakan-akan

             menutup  mata  akan  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi.  Persoalan-persoalan  yang
             terjadi tersebut yang merupakan persoalan dalam pelaksanaan pendaftaran di Indonesia yang
             tentunya  mempengaruhi  kepastian  hukum  terhadap  pemegang  hak-hak  atas  tanah  di
             Indonesia.

                  Salah satu sarana pokok yang diperlukan dalam penataan kembali penggunaan, pengu-
             asaan dan pemilikan tanah ini adalah melalui proses pendaftaran tanah. Oleh karena hanya
             dengan mengadakan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan lengkap maka akan dapat

             dengan  mudah  untuk  menata  bagaimana  penguasaan,  penggunaan, dan  pemilikan  tanah
             yang ada di Indonesia. Akan tetapi persoalan yang menonjol dalam pelaksanaan pendaftaran
             tanah ini yakni masalah peraturannya dan masalah aparat pelaksananya. Banyak masyarakat
             yang enggan untuk mengurus sertipikat tanah karena  prosedur yang berbelit-belit. Bahkan

             ada juga yang tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan tanahnya dan tanah yang
             dimilikinya berstatus hak apa. Oleh karena itu masalah pada pendaftaran tanah di Indonesia
             menjadi penting untuk dikaji.


             Jenis Pendaftaran Tanah
                  Kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  peme-
             rintah  secara  terus  menerus,  berkesinambungan,  dan  teratur  meliputi  kegiatan  pengum-

             pulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis,
             dalam  bentuk  peta  dan  daftar  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satuan  rumah
             susun termasuk pemberian sertipikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang
             tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu

                                   2
             yang membebaninya.
                  Kegiatan  pendaftaran  tanah  merupakan  tugas  negara  yang  dilaksanakan  oleh  Peme-
             rintah ditujukan untuk kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian




                  2  Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254