Page 253 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo: Problematika dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ... 245

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah;
2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :

a. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah dilakukan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat,
keperluan lalu lintas ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraanya menurut
pertimbangan Menteri Negara.
Selama ini masih ada kesan bahwa untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah itu

prosesnya berbelit-belit dan memakan waktu yang lama dan biaya sangat mahal. Secara
objektif diakui tata cara memperoleh sertifikat hak atas tanah terikat dengan aturan birokrasi
dan dirasakan cukup berbelit-belit oleh orang awam. Hal tersebut yang menyebabkan timbul
rasa enggan untuk mengurus sertipikat hak atas tanah, kecuali bilamana benar-benar men-

desak dan dibutuhkan. Penyebab berbelit-belitnya birokrasi perolehan sertipikat katakanlah
disebabkan kehati-hatiannya Kantor Pertanahan dalam melakukan penerbitan, tetapi kenya-
taannya masih juga terdapat sertipikat tanah yang tumpang tindih, atau 1 bidang tanah

terdapat 2 atau lebih sertipikat dengan nama yang berbeda.
Selain itu juga dalam pendaftaran tanah sering juga dirasakan bahwa jumlah biaya yang
harus dikeluarkan, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan pensertipikatan
hak atas tanah kadang kala tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dengan dilaku-

kannya pensertipikatan. Dengan banyaknya permasalahan dalam pendaftaran tanah, se-
hingga perlu juga dilakukan beberapa upaya agar dapat melakukan pemecahan masalah-
masalah yang terjadi dalam pendaftaran tanah.
Upaya yang dimaksud antara lain dengan melibatkan kerjasama yang baik antara

pemerintah dengan pemegang hak atas tanah. Agar masyarakat tidak lagi menganggap
bahwa proses pendaftaran tanah bukan merupakan proses yang sulit, biaya nya mahal dan
prosedurnya berbelit-belit. Yang cukup sering terjadi, meskipun aturan jangka waktu terbit

sertipikat adalah 3 bulan namun dalam praktek cukup sering terjadi sertipikat baru dapat
terbit paling cepat 6 bulan, bahkan sampai dengan 1 tahun. Banyak masyarakat yang masih
menganggap bahwa untuk dapat memperoleh sertipikat sebagai bukti hukum yang kuat atas
kepemilikan tanah harus melalui proses yang bertele-tele.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) sendiri bahkan mengakui hanya mampu menargetkan
bahwa seluruh tanah di Republik ini baru akan bersertipikat semuanya pada tahun 2028 (dua
ribu dua puluh delapan). Itu artinya, berarti BPN masih membutuhkan waktu kurang lebih

11 (sebelah) tahun lagi agar tiap-tiap bidang tanah di Indonesia terdapat bukti hak nya. Sam-
pai dengan saat ini, dari seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, baru sekitar 49% (empat