Page 251 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 251

Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo: Problematika dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah ...     243


             Pemegang hak diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan data fisik atau data yuridis kepada
             Kantor Pertanahan. Perubahan data fisik yang dimaksud yakni bilamana terjadi pemisahan,
             pemecahan,  atau  penggabungan  atas  bidang  tanah  yang  telah  terdaftar,  sedangkan  peru-
             bahan data yuridis misalnya bilamana terjadi peralihan atau pembebanan hak tanggungan

             atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar.
                  Menurut Urip Santoso, perubahan data yuridis dapat terjadi karena beberapa hal, yakni:
                a.  Peralihan hak karena Jual Beli , tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan,

                   dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya;
                b. Peralihan hak karena pewarisan;
                c.  Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi;
                d. Pembebanan hak tanggungan;

                e.  Peralihan hak tanggungan;
                f.  Hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaa, hak milik atas satuan rumah susun, dan
                   hak tanggungan;
                g.  Pembagian hak bersama;

                h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan
                   ketua pengadilan;
                i.  Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama;
                                                              6
                j.  Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.
                  Sedangkan perubahan data fisik dapat terjadi karena:
                a.  Pemecahan bidang tanah;
                b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah;

                                                                7
                c.  Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

             II.  Permasalahan dan Pembahasan
             A. Dalam Pendaftaran Tanah untuk Pertama Kalinya

                  Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
             (PP Nomor 24/1997) yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan
             yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meli-

             puti pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan
             data  yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-
             satuan  rumah  susun,  termasuk  pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang
             tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu

             yang membebaninya.
                  Pengertian “rangkaian kegiatan” menunjuk adanya berbagai kegiatan dalam penyeleng-
             garaan  pendaftaran  tanah.  Kata  “terus  menerus”  menunjuk  pada  pelaksanaan  kegiatan,



                  6  Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, (Jakarta: 2011), hlm 36.
                  7  Ibid.
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256