Page 248 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PROBLEMATIKA DALAM PEMBUATAN
1
AKTA JUAL BELI TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH

Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo
Notaris Jakarta & PPAT Jakarta Pusat
Gd. Prince Centre / Citibang, Lt. XI. R. 1103
Jalan Jenderal Sudirman, Kav 3-4, Jakarta Pusat 10220
Email : isyana_notary@hotmail.com

Abstrak
Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agra-
ria (UUPA) adalah untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh
rakyat Indonesia. Pasal 19 UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Peme-
rintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Kegiatan pendaftaran
tanah yang dimaksud terdiri dari pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; pendaftaran hak-
hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.
Pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan Jual Beli, tukar menukar, hibah, dan pemasukan
dalam perusahaan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai pendaftaran tanah untuk pertama
kali, pembuatan Akta Jual Beli, dan pendaftaran pengalihan hak atas tanah karena Jual Beli. Jual Beli
dilakukan oleh para pihak di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah mana suatu
bidang tanah tersebut terletak. Akta tersebut membuktikan bahwa telah dilakukan pengalihan hak
atas tanah karena Jual Beli yang memenuhi asas terang dan tunai. Untuk memperoleh kepastian hu-
kum pemindahan haknya harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten untuk dicatat
pada buku tanah dan sertifikat hak atas tanah. Berbagai hambatan terjadi dalam proses administrasi
pendaftaran balik nama ini, diakibatkan karena tidak berjalannya proses pendaftaran sesuai pera-
turan perundang-undangan yang berlaku, seperti waktu yang lama. Dimulai proses pengecekan serti-
fikat, pembayaran pajak, pembuatan Akta Jual Beli, proses validasi pembayaran pajak, dan pendaf-
taran balik nama sampai dengan selesai proses balik nama waktu terlama adalah untuk pendaftaran
balik nama.
Kata Kunci : Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pendaftaran Tanah

I. Pendahuluan

Hak atas tanah ialah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (baik
perorangan secara sendiri-sendiri, kelompok orang secara bersama, maupun badan hukum)
untuk memakai dalam arti menguasai, menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari
bidang tanah tertentu. Pada dasarnya semua hak atas tanah dapat dialihkan. Dialihkan

berarti pindahnya hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lain karena adanya perbuatan
hukum yang sengaja dilakukan. Contoh kegiatan pengalihan adalah: jual-beli, tukar menu-
kar, hibah, dan lain-lain. Jadi peralihan hak atas tanah adalah pindahnya hak atas tanah dari

satu pihak kepada pihak lain, karena adanya perbuatan hukum.
Peralihan suatu hak atas tanah yang disebabkan karena adanya perbuatan hukum dilaku-
kan dengan akta peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) selain pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, seperti Pejabat Lelang.

1 Disampaikan dalam Seminar Nasional dan call for papers dengan tema “Problematika Pertanahan
Dan Strategi Penyelesaiannya”, Jakarta, 7 Oktober 2017.
240