Page 243 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Adi Kurniawan: Membangun Sistem Publikasi Positif dalam Pendaftaran Tanah ... 235

4. Diberkannya tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat disebut
sertipikat.
Secara berkesinambungan, rekaman pendaftaran tanah itu dipelihara di Kantor Perta-
nahan. Begitu juga informasi mengenai fisik bidang tanah akan terpelihara dalam bentuk

buku tanah. Dengan mekanisme demikian, maka apabila sertipikat diberikan kepada peme-
gang hak atas tanah, maka segala aktivitas subyek hukum terhadap tanah tersebut dijamin
oleh hukum. Apabila terjadi perubahan seperti mutasi hak, dapat terekam jelas dalam buku

tanah, yang kemudian dilakukan kegiatan pemeliharaan data pertanahan. Oleh karena itu,
sepanjang isi atau sifat hak itu bisa diagunkan atau dimutasikan, maka tidak ada orang yang
tidak menghormati bila right to use dan right to dispossal memang diberikan oleh jenis
16
haknya itu sendiri.
Begitu pentingnya informasi pertanahan ini, sehingga cukup menjelaskan mengapa
informasi pertanahan menjadi salah satu tujuan dari pendaftaran tanah. Terlebih melihat
perkembangan dunia saat ini dimana segala sesuatu nya telah dikonversi ke dalam bentuk
digital. Sehingga tidak mengherankan bahwa saat ini kita telah masuk ke dalam era digita-

lisasi. Apabila dikaitkan dengan informasi pertanahan, maka dengan adanya perkembangan
dan pelembagaan informasi pertanahan, menimbulkan dilema tersendiri sebenarnya. Dilema
tersebut berkisar pada, dalam ranah positif, perkembangan saat ini dapat memudahkan baik

masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan kegiatan pemeliharaan data pertanahan
dengan sistem yang sudah digitalisasi sehingga meninggalkan stigma manual yang rumit dan
berbelit-belit serta akan lebih tertata dengan baik dan sistematis. Namun hal ini juga dapat
mengandung hal negatif, dimana era keterbukaan informasi ini sangat rentan adanya penya-

lahgunaan, atau bahkan penjualan informasi secara ilegal. Hal ini memang masuk dalam
lingkup pidana, namun patut untuk menjadi perhatian bahwa adanya kemudahan sistem
informasi ini tetap mengandung risiko terhadap informasi data pertanahan.
Penyediaan informasi pertanahan harus mengandung nilai kepastian dan kebenaran

karena informasi itu akan menjadi dasar bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan
hukum berkenaan dengan bidang-bidang tanah tertentu. Oleh karena itu, kegiatan pemeli-
haraan data pertanahan juga mutlak menjadi faktor penting untuk terwujudnya kepastian

hukum dan perlindungan hukum atas dilakukannya pendaftaran tanah. Implikasi nyatanya
adalah apabila informasi yang disajikan tidak benar, maka akan memunculkan konflik
pertanahan diantara masyarakat. Dalam perspektif lain, perlu adanya sumber daya manusia
yang mempunyai kapabiltas mempuni dengan tingkat kedisiplinan, ketaatan, serta kecer-

matan yang tinggi, dengan berasaskan pada kepastian hukum, sehingga dapat meminimalisir
terjadinya kekeliruan penyalahgunaan informasi pertanahan.
Guna melakukan penyempurnaan pendaftaran tanah di Indonesia, sebagai perwujudan

dalam mencapai tujuan utama pendaftaran tanah yaitu kepastian hukum dan perlindungan

16 Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, hlm. 176.