Page 239 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Adi Kurniawan: Membangun Sistem Publikasi Positif dalam Pendaftaran Tanah ... 231

d. Harga tanah menjadi lebih tinggi.
e. Dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan.
f. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak mudah keliru.
2. Manfaat bagi Pemerintah

a. Akan terwujud tertib administrasi pertanahan sebagai salah satu program Catur Tertib
Pertanahan.
b. Dapat memperlancar kegiatan Pemerintahan yang berkaitan dengan tanah dalam

pembangunan.
c. Dapat mengurangi sengketa di bidang pertanahan, misalnya sengketa batas-batas
tanah, pendudukan tanah secara liar.
3. Manfaat bagi calon pembeli atau kreditur

Bagi calon pembeli atau calon kreditur dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang
jelas mengenai data fisik dan data yuridis tanah yang akan menjadi objek perbuatan
13
hukum mengenai tanah.
Asas pendaftaran tanah ini merupakan pijakan bagi negara khususnya lembaga atau

otoritas pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan
kegiatan pendaftaran tanah untuk selalu menyelenggarakan kegiatan pendaftaran yang
berlandaskan pada asas-asas pendaftaran tanah, dengan maksud agar tujuan diadakannya

pendaftaran tanah dapat terpenuhi. Asas pendaftaran tanah yang sangat lekat dengan perma-
salahan sistem publikasi ini adalah asas aman dan mutakhir. Dimana pertanyaan akan mun-
cul sudahkah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan selama ini sudah memberikan rasa
aman dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Selanjut-

nya, dengan berlakunya sistem publikasi negatif, memang secara harfiah dapat dijelaskan
bahwa negara dalam hal ini lembaga yang berwenang tidak menjamin kebenaran data yang
ada pada sertipikat, sehingga dimungkinkan adanya gugatan atau tuntutan dari pihak lain
yang merasa berhak atas hak atas tanah yang sudah diterbitkan sertipikatnya. Dari dua asas

tersebut saja, secara sederhana dapat digambarkan betapa perlunya penyempurnaan dalam
sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia.
Terselenggaranya pendaftaran tanah berdasarkan asas pendaftaran tanah diharapkan

akan mencapai tujuan dari pendaftaran tanah itu sendiri. Dimana tujuan utama dari pendaf-
taran tanah itu sendiri adalah guna memberikan kepastian dan perlindungan hukum terha-
dap pemegang hak atas tanah. Pemberian kepastian dan perlindungan hukum ini dikonver-
sikan dalam bentuk pemberian sertipikat hak atas tanah. Untuk melaksanakan fungsi infor-

masi, baik data fisik dan data yuridis dari bidang tanah yang terdaftar terbuka untuk umum.
Sementara untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah,

13 Umar Sahid Sugiharto, Suratman dan Noorhuda Muchsin. Hukum Pengadaan Tanah, Pengadaan Hak
Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, Cetakan Kedua, (Malang: Setara Press,
2015), hlm. 223.