Page 234 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

MEMBANGUN SISTEM PUBLIKASI POSITIF
DALAM PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA

Adi Kurniawan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
adikurniawan.92@yahoo.com

Abstrak
Pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif sejak terbentuknya dasar
hukum tentang pendaftaran tanah sampai dengan saat ini, senyatanya memperlihatkan
kelemahannya. Hal ini menimbulkan tuntutan akan penyempurnaan sistem publikasi dalam
pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak
atas tanah yang tercantum dalam sertipikat. Sistem publikasi yang dianut yaitu sistem negatif yang
mengandung unsur positif. Hal ini dapat dibuktikan dengan berlakunya sertipikat sebagai alat bukti
yang kuat bukan mutlak. 3Sistem pendaftaran yang berlaku di Indonesia adalah sistem pendaftaran
hak, secara paralel dapat dikatakan sistem publikasinya adalah positif, meskipun tentu tetap ada
kekurangan di dalamnya, namun secara hakikat penjaminan kepastian hukum, serta perlindungan
terhadap pemegang hak atas tanah dapat terpenuhi.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Sistem Pendaftaran Tanah, Sistem Publikasi

A. Pendahuluan
Latar Belakang
Dianutnya sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia, berlandaskan
pada asas Nemo Plus Juris, yaitu “tiada seorangpun yang dapat menyerahkan hak lebih

daripada jumlah hak yang ada padanya.” Sebaliknya, terjadi juga kepada subyek hukum yang
benar memiliki tanah secara materil namun karena bukti yang dimiliki tidak dicatat akhirnya
harus rela digugat di pengadilan karena tidak dilaksanakannya administrasi pertanahan
1
dengan baik. Dengan kata lain, subyek hukum pemegang hak atas tanah masih rentan atas
upaya pengambilalihan hak atas tanahnya, terlebih bagi pemegang hak atas tanah namun
tidak memiliki bukti kepemilikannya.
Diadakannya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia pun dijelaskan

dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA) yaitu guna menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah. Secara garis besar kegiatan
pendaftaran tanah terdiri atas pengukuran atas tanah, pendaftaran/peralihan hak-hak atas
2
tanahnya, dan pemberian surat tanda bukti hak berupa sertipikat. Kepastian hukum yang
diperoleh oleh pemegang hak atas tanah dituangkan dalam buku tanah berupa data fisik dan
data yuridis dari bidang tanah yang dikuasainya. Sampai di titik ini hulu dan hilir dari proses
pendaftaran tanah terlihat jelas untuk menjamin kepastian hukum dari kepemilikan tanah

oleh subyek hukum.

1 Arie Sukanti Hutagalung, Perihal Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum sebagai Refleksi
Kelebihan dan Kelamahan Sistem Pendaftaran Tanah, dalam buku Dinamuka Pemikiran Tentang
Pembangunan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), hlm. 60.
2 Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 TLN No. 2043, Pasal 19
ayat (1) dan (2).
226