Page 229 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Listyowati Sumanto: Konstruksi Yuridis Assurance Fund menuju Sistem Publikasi Positif ... 221

ganti rugi untuk pemilik terdaftar yang dicabut haknya, melainkan melalui berperkara ke
pengadilan dan pembayaran kompensasi dilakukan melalui Consolidated Revenue Fund.
Di Singapura, Assurance Fund diatur menurut Pasal 151-160 Land Title Act (Chapter 157)
(Original Enactment: Act 27 of 1993), Revised Edition 2004-Part XVII Civil Rights and

Remedies. Sebesar 5% dari biaya pendaftaran yang dikumpulkan oleh Registrar disalurkan
untuk Assurance Fund. Ganti rugi yang dibayarkan dari Assurance Fund adalah untuk pemilik
terdaftar yang kehilangan haknya karena kelalaian, kesalahan atau pelanggaran kewenangan

Registrar atau staffnya. Konsep Assurance Fund Singapura berbeda dari Australia dan Kana-
da, karena Assurance Fund Singapura tidak melayani ganti kerugian yang disebabkan oleh
penipuan dan pemalsuan. Registrar berwenang memberi kompensasi tidak melebihi
$1.000,00. Tuntutan kompensasi yang melebihi $1.000 harus atas izin tertulis Menteri atau

oleh penetapan pengadilan. Jika jumlah piutang Assurance Fund tidak memadai untuk
memenuhi klaim, kekurangan tersebut harus dibayarkan dari Consolidated Fund. Penggugat
mengajukan permohonan untuk ganti rugi pemulihan tidak lebih dari 12 tahun sejak tanggal
terjadi kerusakan atau kerugian.

Ketentuan berkaitan dengan Assurance Fund yang dikenal di berbagai negara dapat
diterapkan di Indonesia, khususnya jikalau sistem publikasi di Indonesia telah diubah dari
sistem publikasi negatif bertendensi positif menjadi sistem publikasi positif. Karena

Assurance Fund ini merupakan lembaga baru yang semula tidak dikenal dalam peraturan
perundang-undangan pertanahan di Indonesia, maka dimungkinkan untuk mengadopsi lem-
baga hukum asing berikut pengaturannya. Namun keberadaan lembaga Assurance Fund ini
harus tetap disesuaikan dan berpijak pada ketentuan bahwa Hukum Tanah Nasional bersum-

ber pada Hukum Adat dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 maupun
peraturan perundangan lain.
Diberlakukannya Assurance Fund dalam Hukum Tanah Nasional bisa dilakukan berda-
sarkan teori Legal Transplants 24 atau legal borrowing, atau legal adoption istilah yang

25
diperkenalkan oleh Alan Watson, untuk menyebutkan suatu proses meminjam atau mengambil
alih atau memindahkan hukum dari satu tempat atau negara atau bangsa ke tempat, negara
atau bangsa lain, kemudian hukum itu diterapkan di tempat yang baru bersama-sama dengan

hukum yang sudah ada sebelumnya.
Dasar pemikiran sistem Assurance Fund, berpijak pada prinsip bahwa kepada subyek hak
atas tanah yang sudah terdaftar mempunyai kepemilikan yang “mutlak” atas tanahnya, maka
berlaku asas indefeasible title. Sehingga jika seseorang kehilangan hak karena pendaftaran

24 Terminologi hukum (rechts terminologie) tentang legal transplants (transplantasi hukum) digunakan
oleh para ilmuwan hukum untuk menyebutkan sebuah kebijakan negara yakni, pengambil-alihan hukum
asing untuk dijadikan hukum di negara sendiri. Lihat, Julius Stone, Legal Change Essays in Honour of Julius
Stone, (Australia: Blackshield, Butterworths Pty Limited, 1983), hal. 56.
25 Alan Watson, Legal Transplants An Approach to Comparative Law, (America: Scottish Academic Press,
1974), hal. 22.