Page 230 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

222 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tanah atau sebab-sebab lain yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka menjadi kewajiban
Negara memberikan kompensasi (ganti kerugian) untuk orang yang menderita kerugian atau
kehilangan hak atau kepentingan atas tanah terdaftar.
Menurut penulis, jikalau di masa depan Indonesia telah menggunakan sistem publikasi

positif berarti sertipikat yang telah diterbitkan Kantor Pertanahan tidak dapat dibatalkan
sungguhpun dalam pembuktian di pengadilan terbukti ada pemiliknya yang sah. Bagi pemilik
tanah yang sah meskipun dirugikan karena tanahnya telah ada sertipikatnya atas nama pihak

lain tetap mendapatkan kompensasi ganti kerugian dari Assurance Fund. Oleh karena itu,
sudah seyogyanya tersedia pula Assurance Fund sebagai perwujudan tanggungjawab Negara
kepada warga negaranya memberi perlindungan hukum, dengan menjamin pembayaran
ganti kerugiannya.

Pilihan politik transplantasi hukum dalam kebijakan pembangunan hukum nasional saat
ini dan ke depan akan terus menjadi pilihan politik hukum di Indonesia. Kebijakan membuat
undang-undang yang memadukan unsur yang bersumber dari hukum asing dengan hukum
yang bersumber dari nilai paradigmatik asli budaya dan masyarakat Indonesia, haruslah

dilakukan secara cermat dan penuh perhitungan, agar hukum yang akan diberlakukan di
negeri ini tidak tercerabut dari akar ideologis-filosofis negara dan bangsa Indonesia. “Adopsi
aturan hukum dari manca negara harus memperhatikan struktur sosial dan budaya
26
masyarakat di negara itu”. Karena selain mengatur masyarakat, hukumpun mempunyai
struktur sosialnya sendiri. Jika tidak memperhatikan hal tersebut, penerapan hasil adopsi
tersebut, tidak akan berhasil dilaksanakan bahkan bisa menimbulkan akibat yang tidak
27
diharapkan. Teori transplantasi hukum, cara berfikirnya sangat sederhana. Hal ini sangat
tergantung dari kemauan atau political will dari pemerintah untuk menerapkan prinsip-
prinsip hukum dan lembaga hukum asing dalam menyelesaikan kasus-kasus nasional.
Namun demikian tetap diperlukan adanya harmonisasi karena dasar filosofis dan tujuan yang
sama.

Berdasarkan hal tersebut, di masa depan penerapan lembaga Assurance Fund di Indone-
sia dengan diberlakukan sistem publikasi positif, mempunyai filosofis dan tujuan yang sama
di manca negara yaitu untuk memberi perlindungan dan kepastian hak bagi pemilik hak atas

tanah yang menderita kerugian. Pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum lebih
kuat, bahkan kepastian yang mutlak sebagaimana yang terjadi dalam pendaftaran tanah
sistem positif, menjadi obsesi di kalangan masyarakat pemilik tanah maupun pelaku
investasi.

Menurut penulis, di masa depan, Assurance Fund di Indonesia perlu diatur dalam
peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

26 Kompas, “Adopsi Aturan Hukum Harus Perhatikan Struktur Sosial”, 16 September 1998.
27 Adi Sulistiyono, “Mengembangkan Paradigma Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Rangka
Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual”, Disertasi, Program
Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2002, hal. 341.