Page 232 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

224 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

14. Penyamaan persepsi di antara pihak-pihak terkait tersebut perlu terus disosialisasikan
dalam berbagai forum untuk memperoleh hasil optimal bagi perwujudan peraturan
perundangan dalam hal kepastian dan perlindungan hukum hak atas tanah secara adil
dan berpihak bagi penguatan hak-hak rakyat.

C. Penutup
Perubahan dari sistem pendaftaran tanah publikasi negatif mengandung unsur positif

menjadi sistem publikasi positif perlu dilakukan secara bertahap. Oleh karena itu, selama
jangka waktu yang cukup lama masih akan dijumpai bidang-bidang tanah yang didaftar
dengan sistem publikasi negatif, disamping bidang-bidang tanah yang didaftar dengan sistem
publikasi positif. Sistem publikasi positif diyakini dapat memberikan kepastian hukum hak

atas tanah secara absolut. Pemerintah juga menjamin kebenaran semua informasi yang
tertulis dalam sertifikat hak atas tanah. Apabila terjadi kesalahan administrasi oleh
pemerintah, pemerintah akan memberikan dana kompensasi atau ganti kerugian atas
kesalahan administrasi tersebut dari Assurance Fund. Penggunaan sistem publikasi positif ini

juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait pertanahan serta mendorong
terciptanya iklim investasi dan iklim ekonomi yang kondusif yang dapat memberikan
peningkatan daya saing perekonomian nasional didunia.

Daftar Pustaka
Abdurrahman. Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Buletin LMPDP-Land: Media Pengem-
bangan Kebijakan Pertanahan. Edisi 10. ISSN 1978-7626. Jakarta: PIU Bappenas. 2009.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Kementertian Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Laporan Akhir Kajian Arah Kebijakan Penataan Ruang dan Pengelolaan
Pertanahan Nasional 2015-2019.
Hamilton, Jonnette Watson. Introducing Conditional Immediate Indefeasibility: Section 170 (1)

of the Land Titles ACT. 2013. http://ablawg.ca/2013/03/13/introducing- conditional-
immediate-indefeasibility- section-1701-of-the-land-titles-act/.Diakses pada Agustus
2016.

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2013.
_____, Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Meninjau Kemungkinan Penyelenggaraan
Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Positif, diselenggarakan oleh Pusat Studi

Hukum Agraria,Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 17 April 2000.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata

Ruang/BPN, Jakarta: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia, 2014.