Page 237 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Adi Kurniawan: Membangun Sistem Publikasi Positif dalam Pendaftaran Tanah ... 229

Pendapat lain yang mendukung keberlakukan sistem publikasi positif dikemukakan oleh
Sunaryati Hartono, bahwa UUPA yang berlaku selama ini sudah saatnya kita berpegang pada
sistem positif, yang menjadikan sertipikat atas tanah sebagai satu-satunya alat bukti, untuk
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan atas tanah dengan pengertian bahwa apabila dapat

dibuktikan bahwa sertipikat itu palsu atau dipalsukan dapat diperoleh dengan jalan tidak
sah, maka tentu saja sertipikat itu dianggap tidak sah sehingga menjadi batal dengan sendi-
9
rinya (van rechtswege metieg).
Bertambahnya secara signifikan jumlah penduduk namun disisi lain luas tanah jumlah-
nya terbatas maka berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan tanah, yang mengakibatkan
terjadinya penguasaan tanah yang bertentangan dengan Undang-undang atau dengan kata
lain memperoleh tanah secara illegal. Permasalahan-permasalahan yang muncul terkait

dengan pendaftaran tanah memang meliputi berbagai faktor, seperti tidak konsistennya
sistem yang berlaku di Indonesia, dan juga patut untuk melihat sumber daya manusia dalam
hal ini baik pemohon sebagai subyek hukum pendaftaran tanah dan juga pegawai Kantor
Pertanahan.

Tujuan Penulisan
1. Tujuan Umum

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pembaca
tentang sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia sehingga dapat memberikan
tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum agraria.
2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam
Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.
b. Mengetahui penerapan sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia yang menga-

rah pada sistem publikasi positif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan sub permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah sistem publikasi pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana dijelaskan
dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah ?
2. Bagaimana upaya pembangunan sistem publikasi positif dalam pendaftaran tanah di
Indonesia ?

9 Ibid., hlm. 70