Page 242 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

234 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

- Mekanisme yang sulit dan sukar - Pemilik hak atas tanah yang sebenarnya
dimengerti oleh orang awam. dapat kehilangan haknya diluar
kesalahannya dan diluar perbuatannya
- Apa yang menjadi wewenang
pengadilan diletakkan di bawah
kekuasaan administratif
Kelebihan Kelebihan
- Adanya perlindungan terhadap pemilik - Adanya kepercayaan yang mutlak
hak atas tanah yang sebenarnya terhadap buku tanah
- Peranan PPAT yang aktif untuk
menyelidiki tentanh hak yang didaftar,
formalitas yang harus dipenuhi, serta

identitas para pihak yang memang
berwenang

Keberlakuan sistem publikasi campuran dalam pendaftaran tanah di Indonesia yang

menerapkan sistem publikasi negatif bertendensi positif, senyatanya memang masih memun-
culkan kelemahan-kelemahan pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Secara seder-
hana, bukti bahwa Indonesia ini menganut sistem campuran dapat dilihat dari :
1. Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, namun selama

tidak ada orang lain yang mengajukan gugatan ke pengadilan yang merasa lebih berhak,
maka data dalam sertipikat adalah tanda bukti hak yang kuat (Ps. 19 ayat (2) UUPA)
2. Pada saat setiap permohonan pendaftaran tanah, dilakukan pemeriksaan tanah oleh

Panitia Pemeriksaan Tanah A (untuk HM, HGB, dan HP) dan Panitia B (untuk HGU),
artinya Kantor Pertanahan tidak akan gegabah saja menerima permohonan pendaftaran
tanah, tetapi selalu harus melalui suatu pemeriksaan oleh Panitia A atau Panitia B.
Sebenarnya dalam proses kegiatan pendaftaran tanah telah dilakukan pemeriksaan tanah

sebagai bagian dari kegiatan pendaftaran tanah, sehingga akan jelas bahwa pemegang hak
(subyek) maupun tanahnya (obyek) telah terdaftar dan pemegang hak tersebut benar-benar
berhak atau mempunyai hubungan hukum dengan tanahnya. Sebagai bukti bagi pemegang

hak atas tanah berhak atas tanahnya diberikan sertipikat tanah sebagai alat pembuktian yang
kuat. Dengan maksud bahwa adanya pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat, maka akan
tercapai kepastian hukum akan hak-hak atas tanah, karena data yuridis dan data fisik yang
tercantum dalam sertipikat tanah tersebut diterima sebagai data yang benar. Dengan demi-

kian jaminan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dapat dijelaskan dalam beberapa
poin:
1. Pemerintah menjamin bahwa pemegang hak benar-benar berhak atau mempunyai hu-

bungan hukum dengan tanahnya;
2. Adanya pembukuan terhadap data fisik dan data yuridis yang diterima sebagai data yang
benar, serta tersedianya perta hasil pengukuran secara kadasteral;
3. Terpeliharanya daftar umum bidang-bidang tanah dengan data yang mutakhir; dan