Page 241 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Adi Kurniawan: Membangun Sistem Publikasi Positif dalam Pendaftaran Tanah ... 233

Dalam sistem pendaftaran tanah, dikenal istilah “lembaga pengumuman” atau yang biasa
disebut sebagai sistem publikasi. Sistem publikasi sendiri terdiri atas dua macam, yaitu sistem
15
publikasi positif dan sistem publikasi negatif. Berbeda dengan sistem pendaftaran akta dan
hak, terkait sistem publikasi ini dapat dilihat dari sudut pandang kelebihan dan kekurangan-

nya dari masing-masing sistem publikasi. Hal yang paling menonjol dari keduanya adalah
pembebanan tanggungjawab dari pemberlakuan sistem publikasi ini. Dalam sistem publikasi
negatif, Negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertipikat, oleh karena

itu belum tentu seseorang yang tertulis namanya di sertipikat adalah mutlak sebagai pemilik.
Sedangkan sistem publikasi positif berlaku sebaliknya, yaitu Negara menjamin kebenaran
data yang disajikan didalam sertipikat.
Dari perbedaan tersebut, menarik sebenarnya untuk melihat sistem publikasi mana yang

berlaku di Indonesia. Secara tersirat dalam UUPA tidak menyebutkan secara gamblang sis-
tem publikasi mana yang dianut. Hanya saja dalam penjelasan UUPA dijelaskan bahwa sistem
publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia adalah sistem publikasi negatif
bertendensi positif. Tentu menjadi pertanyaan bagaimana pemberlakuannya. Secara harfiah

apabila dilihat dari perumusannya bisa dikatakan lebih tepatnya sistem publikasi campuran
lah yang berlaku di Indonesia. Bukan tanpa alasan, berlatar belakang pada sejarah panjang
negara Indonesia yang masih diakuinya hukum adat sampai dengan saat ini, sehingga

menyebabkan perlunya mengedepankan asas keseimbangan dalam pemberlakuan sistem
publikasi pendaftaran tanahnya. Implikasinya menjadi pada munculnya ambiguitas unsur-
unsur mana dari kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem publikasi yang dikom-
binasikan. Diharapkan bahwa kombinasi keduanya membawa kemaslahatan bagi pendaf-

taran tanah di Indonesia. Namun senyatanya sampai dengan saat ini ada kecenderungan
memperlihatkan kelemahan-kelemahan pemberlakuan yang campuran ini, sehingga banyak
gagasan tentang penyempurnaan hukum tanah nasional, dan sistem publikasi menjadi salah
satu isu di dalamnya.

Penyempurnaan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia
Untuk melihat bahwa perlu dilakukannya penyempurnaan terhadap sistem publikasi

pendaftaran di Indonesia (namun secara tidak masif), dapat dilihat dalam bentuk matriks
sistem publikasi pendaftaran tanah.
Sistem Publikasi Negatif Sistem Publikasi Positif

Kelemahan Kelemahan
- Buku tanah tidak memberikan jaminan - Peranan aktif dari PPAT akan
yang mutlak berimplikasi pada lamanya proses
- PPAT bersifat pasif pendaftaran tanah

15 Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm.
172.