Page 236 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

228 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Alih-alih untuk menjamin kepastian hukum pada pemegang hak atas tanah, namun pada
kenyataannya, masih sering dijumpai sengketa atau konflik pertanahan seperti tumpang
tindih atau overlapping yang disebabkan dari data fisik dan data yuridis yang disajikan dalam
buku tanah sertipikat senyatanya masih dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain yang

mungkin senyatanya berhak atas hak atas tanah tersebut.
Sistem publikasi negatif yang berdasar pada asas Nemo Plus Juris memberikan penjelasan
bahwa adanya bentuk perlindungan terhadap pemegang hak, hanya saja pemberlakuannya

tidak secara murni dianut melainkan melakukan kombinasi silang dengan sistem publikasi
positif, sebagaimana dijelaskan secara eksplisit dalam penjelasan Pasal 32 ayat (2) PP Pendaf-
taran Tanah. Bukan tanpa alasan memang, terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-
masing sistem publikasi pendaftaran tanah.

Permasalahan terkait sistem publikasi ini memang tidak secara langsung menjadi
perhatian utama masyarakat, karena sepanjang memang hak-hak mereka merasa terpenuhi
maka tidak menjadi persoalan. Padahal masih terdapat kemungkinan untuk adanya kebe-
ratan atau gugatan dari pihak ketiga. Hal lain yang juga seharusnya menjadi perhatian lebih

lanjut adalah keaktifan dari pegawai Kantor Pertanahan dalam melakukan penyelidikan
riwayat tanah sebelum diterbitkan sertipikat, yang sebenarnya sudah ada pedomannya beru-
pa peraturan teknis yang akan dibahas lanjut dalam penulisan ini.

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 459/K/Sip/1975 tertanggal 18
7
September 1975 , yang menjelaskan argumentasi yuridis tentang sistem publikasi pendaftaran
tanah di Indonesia, yaitu:

Mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka
terdaftarnya nama seseorang di dalam register bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah
tersebut apabila keabsahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain

Berdasar Yurisprudensi MA tersebut sekali lagi menimbulkan kerancuan bagi pemegang

hak, dengan kata lain sistem publikasi negatif tidak serta merta memberikan kepastian
hukum bagi pemegang hak atas tanah.
Suatu pendapat tentang sistem publikasi pendaftaran tanah dari sudut pandang lain,
yaitu dikemukakan oleh Irawan Soerodjo, dimana menurutnya bahwa sistem pendaftaran

tanah positif menganut faham bahwa apa yang sudah terdaftar dijamin kepastiannya dan
merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Faham tersebut menguatkan posisi subyek hak
maupun obyek haknya. Subyek hak yang terdaftar sebagai pemegang hak atas tanah merupa-

kan pemegang hak yang sah menurut hukum dan tidak bisa diganggu gugat dengan dasar
8
atau alasan apapun juga. Berdasar pandangan tersebut, dapat terlihat jelas ketegasan dalam
hal penjaminan terhadap kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.

7 Ibid., hlm. 69.
8 Ibid., hlm. 72.