Page 231 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Listyowati Sumanto: Konstruksi Yuridis Assurance Fund menuju Sistem Publikasi Positif ... 223

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum yang kerkeadilan bagi pemilik hak atas tanah
terdaftar perlu dibentuk Assurance Fund (Dana Jaminan)
2. Untuk menjaga integritas dan kebebasan Assurance Fund harus dibentuk khusus
Badan Dana Jaminan (Assurance Fund Board) untuk mengatur dan mengelola Dana

Jaminan yang berada dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang-Badan
Pertanahan Nasional.
3. Fungsi dari Badan Dana Jaminan adalah untuk mendengar dan menentukan jumlah

klaim kompensai yang diberikan ganti kerugian kepada penggugat.
4. Jikalau penggugat tidak puas terhadap keputusan Badan Dana Jaminan dapat dilaku-
kan banding ke pengadilan dan biaya sah dari Badan Dana Jaminan akan dibebankan
pada penggugat.

5. Badan Assurance Fund mempunyai Rekening khusus Assurance Fund, yang transpa-
rant dan accountable, sehingga lebih mudah pelaksanaannya.
6. Sumber dana untuk Assurance Fund dapat disediakan melalui:
a. Persentase dari semua biaya yang dikenakan pada semua transaksi dalam pendaf-

taran tanah berdasarkan UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan peraturan pelaksananya yaitu: 0,05% dari biaya pendaftaran untuk
instrumen peralihan hak harus disetorkan ke Rekening Dana Jaminan; atau

b. Persentase pungutan atas harga tanah yang berkaitan dengan transaksi atas tanah
yaitu 0,02% dari nilai transaksi terkait adalah untuk disimpan ke dalam Rekening
Dana Jaminan; atau
c. Sejumlah dana yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan

d. Sejumlah dana yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
7. Semua pembayaran dilakukan secara langsung ke Assurance Fund.
8. Assurance Fund hanya membayar kompensasi untuk orang yang menderita kerugian
dalam keadaan seperti:

a. Kesalahan berkaitan dengan tanah menurut undang-undang;
b. Pendaftaran yang tidak benar dari orang lain sebagai pemilik;
c. Kesalahan, kelalaian atau pelanggaran pada Buku Tanah

d. Kehilangan, kerusakan atau penyalahgunaan dokumen yang disimpan di Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota
9. Pembatasan orang yang dapat mengajukan permohonan klaim dari Assurance Fund.
10. Pembatasan total jumlah pembayaran klaim dari Assurance Fund.

11. Pembatasan jangka waktu klaim yaitu sampai waktu 5 (lima) tahun sejak menderita
kerugian (hal ini sepadan dengan ketentuan jangka waktu rechtsverwerking)
12. Prosedur permohonan klaim Assurance Fund.

13. Prosedur pembayaran ganti kerugian terhadap orang yang menderita kerugian