Page 245 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Adi Kurniawan: Membangun Sistem Publikasi Positif dalam Pendaftaran Tanah ... 237

dalam melakukan pemdaftaran tanah. Sebagai pihak yang berkepentingan sebenarnya
masyarakat sangat ditunggu partisipasinya, namun disisi lain perlu adanya peningkatan
pelayanan serta inovasi pelayanan yang dilakukan secara sustain juga menjadi indikasi
penting untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang berkepastian hukum.

Dari indikator-indikator di atas memang tidak secara jelas mengelaborasikan dimana
posisi sistem publikasi pendaftaran tanah itu perlu dilakukan penyempurnaan. Namun secara
tersirat makna yang terkandung di dalam sistem publikasi (dalam hal ini mengarah pada

sistem publikasi positif) ada di dalam indikator-indikator di atas. Dari sejarah dimana perlu-
nya riwayat tanah yang jelas dan terperinci akan sangat diperlukan untuk melakukan ke-
giatan pendaftaran tanah yang dapat menjamin kepastian hukum. Secara historikal, bidang
tanah yang akan didaftar terlihat jelas data fisik dan data yuridisnya serta ada atau tidak

sengketa terhadap tanah tersebut, sehingga jaminan kepastian hukum itu akan diperoleh
apabila secara historikal bidang tanah itu memang baik.
Psikologi masyarakat, dengan adanya penyempurnaan sistem publikasi menjadi sistem
publikasi positif kedepannya, diharapkan adanya perubahan stigma bagi masyarakat adalah

pendaftaran tanah ini penting bagi pemegang hak atas tanah, karena negara memang menja-
min kebenaran data yang ada di dalam sertipikat, sehingga hal ini memberikan rasa aman
bagi pemegang sertipikat yang telah dijamin oleh Negara. Disisi lain memang melihat reali-

tasnya saat ini dengan tingkat kompleksitas yang tinggi menyebabkan perlu adanya dilaku-
kan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pendaftaran tanah.
Sebagai langkah nyata pemerintahan jokowi pun telah dilakukan penelitan atau kajian

oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk persiapan peru-
bahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif di Indonesia. Terakhir, sebagi pelaksana
pendaftaran tanah diharapkan semakin meningkatnya kapasitas dan kapabilitas dari peme-
rintah dalam melakukan pengecekan dan peninjauan lapangan terhadap bidang tanah yang

didaftar, sehingga data fisik dan data yuridis yang disajikan memang benar-benar dalam
keadaan senyatanya atas bidang tanah yang didaftar. Selama ini berlakunya asas contradictoir
delimitatie pun masih menjadi ‘andalan’ bagi pemerintah khususnya BPN untuk memastikan

bahwa batas depan belakang kanan dan kiri dari bidang tanah yang didaftar merupakan
benar dengan adanya tanda tangan sebagai pengakuan dari batas-batas bidang tanah yang
didaftar.

C. Penutup
Kesimpulan
Sistem publikasi pendaftaran di Indonesia saat ini yang berdasarkan penjelasan UUPA yaitu

menjalankan sistem publikasi negatif bertendensi positif. Sistem campuran ini mengede-
pankan asas keseimbangan. Namun dalam pelaksanaannya sampai dengan saat ini banyak