Page 246 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

238 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

ditemukan kelemahan yang perlu adanya penyempurnaan di beberapa sisi. Tentu bukan
berarti adanya pergeseran terhadap sistem publikasi menjadi positif tidak serta merta akan
menyelesaikan permasalahan pertanahan yang ada saat ini terutama pada faktor pemberian
jaminan kepastian hukum. Hanya saja patut untuk menjadi perhatian adalah saat ini sudah

dilakukan kajian dan penelitan serta arah kebijakan pemerintah yang mengarah pada perlu
adanya penyempurnaan sistem publikasi pendaftaran tanah, yaitu mengarah pada sistem
publikasi positif, dengan tujuan utamanya adalah memberikan jaminan kepastian hukum

dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Saran
Merujuk pada rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI serta arah

kebijakan Pemerintahan Joko Widodo di sektor pertanahan, selayaknya memang sudah saat-
nya Indonesia mengarah pada sistem publikasi positif. Sehingga apa yang digembor-gembor-
kan pada setiap pemberian sertipikat pendaftaran tanah hasil pendaftaran tanah sistematik
(PRONA) bahwa sertipikat ini untuk menjamin kepastian hukum memang benar terwujud

tidak hanya sekedar uraian verbal kepada masyarakat. Pemerintah benar-benar menjamin
kepastian hukum baik dalam proses pendaftaran tanah sampai pada terbitnya sertipikat
termasuk pemeliharaan data pertanahan.

Daftar Pustaka
Buku
Hutagalung, Arie Sukanti. Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah. Jakarta: LPHI,

2005.
_____, Dinamuka Pemikiran Tentang Pembangunan Hukum Tanah Nasional. Jakarta:
Penerbit Universitas Trisakti, 2016.
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.
Lubis Yamin dan Abd. Rahim Lubis. Hukum Pendaftaran Tanah. Bandung: Mandar Maju,
2012.

Saleh, Muh. Ikhsan dan Hamzah Halim. Politik Hukum Pertanahan Konsepsi Teoritik Menuju
Artikulasi Empirik. Makassar: Pukap Indonesia, 2009.
Sugiharto, Umar Said, Suratman dan Noorhuda Muchsin. Hukum Pengadaan Tanah,
Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi.

Cetakan Kedua. Malang: Setara Press, 2015.
Santoso, Urip. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.
Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Ps. 33 ayat (3). Indonesia. Undang-Undang Dasar
1945.