Page 225 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Listyowati Sumanto: Konstruksi Yuridis Assurance Fund menuju Sistem Publikasi Positif ... 217

(3) Terkait lembar sertifikat dan sertifikat hak atas tanah, Pasal 39 dan Pasal
49 perlu adanya perubahan tentang lembar sertifikat yang menegaskan
bahwa lembar sertifikat merupakan alat publikasi dan bukan alat bukti hak
dalam sistem publikasi positif. Pasal 39 juga perlu diubah tentang sertifikat

hak atas tanah yang menyebutkan bahwa sertifikat hak atas tanah ini meru-
pakan salinan dari database yang ada di Pusat Database Pendaftaran Tanah
Nasional.

(4) Pasal-pasal lain yang perlu di ubah antara lain:
(a) Pasal 10: perlu mengakomodir ketentuan tentang desa adat dan seje-
nisnya.
(b) Pasal 14: perlu adanya perubahan yang menegaskan bahwa peta pen-

daftaran tanah harus dibuat dalam bentuk digital menggunakan batas-
batas koordinat yang akurat dan dapat diolah.
(c) Pasal 20: apabila dalam wilayah pendaftaran tanah belum terdapat peta
pendaftaran tanah, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pembuatan

peta dasar pertanahannya atau dibuatkan peta sementara dengan meto-
de pemetaan dan pengukuran yang akurat.
(d) Pasal 24: perlu adanya perubahan yang menegaskan bahwa pendaftaran

tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama tetap dilindungi, selama
dapat dibuktikan dengan bukti tertulis, keterangan saksi, dan panitia
ajudikasi. Hak-hak tersebut juga harus didaftarkan dalam sistem pen-
daftaran tanah nasional sesuai persyaratan.

(e) Pasal 57: perlu adanya perubahan yang menegaskan bahwa sistem pen-
daftaran tanah publikasi positif harus memiliki data dan informasi yang
benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk data pemilik
hak atas tanah.

4) Pasal-pasal yang perlu dihilangkan, yaitu Pasal 59 dan Pasal 60 karena tidak sesuai
dengan prinsip-prinsip sistem pendaftaran tanah publikasi positif.

2. Konstruksi Yuridis Assurance Fund dalam Sistem Publikasi Positif di Indonesia di
masa Depan
Ketersediaan pengaturan tentang Assurance Fund (Dana Jaminan) sangat berkaitan erat
dengan sistem publikasi positif dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang menggu-

nakan sistem pendaftaran hak (registration of title). Apalagi jika negara yang bersangkutan