Page 224 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

216 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

tersedianya realibilitas data dan informasi yang tinggi. Penyelenggaraan records mana-
gement dalam pendaftaran tanah sistem publikasi positif di masa depan sangat tergan-
tung dari kesiapan profesi surveyor dan PPAT.
d. Perlu penyiapan sumber daya manusia, baik pemerintah maupun masyarakat (swasta).

e. Perlu dilakukan revisi peraturan perundang-undangan terkait pendaftaran tanah yaitu
UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, antara lain:
1) Perlu adanya pasal baru di dalam UUPA atau PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur

tentang tiga prinsip utama hukum indefeasible, seperti prinsip cermin (mirror
principle), prinsip tabir (curtain principle), dan prinsi jaminan (assurance principle).
Pasal tentang indefeasible perlu didukung dan diperjelas dengan peraturan perun-
dang-undangan atau peraturan pemerintah lain yang terkait.

2) Perlu adanya pasal baru di dalam UUPA atau PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur
tentang jenis kompensasi ganti rugi (indemnity) atas kesalahan dalam register.
Dalam prakteknya, sistem publikasi positif ini memiliki dua jenis kompensasi ganti
rugi yang disesuaikan dengan dasar hukum pemerintahan yang digunakan pada

negara tersebut. Dua jenis kompensasi ganti rugi atas kesalahan dalam register, yaitu
immediate indefeasible dan deffered indefeasible. Immediate indefeasible umumnya
digunakan oleh negara-negara yang tidak menggunakan hukum adat sebagai dasar

hukum (contoh: Inggris, Australia), sedangkan deffered indefeasible biasanya digu-
nakan oleh negara-negara yang menggunakan hukum adat sebagai dasar hukum
(contoh: Malaysia).
Perlu adanya pasal baru atau penambahan ayat baru dalam pasal tertentu pada

UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997 yang mengatur tentang pembangunan Pusat Data-
base Pendaftaran Tanah Nasional.
3) Perlu pasal-pasal diubah dalam UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997, antara lain:

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA)
(1) Pasal 19 ayat (2), butir a: pembukuan tanah perlu diganti dengan Pusat Data-
base Pendaftaran Tanah Nasional.

(2) Pasal 19 ayat (2), butir c: surat tanda bukti hak diganti menjadi alat pem-
buktian yang mutlak serta dapat diteliti kesesuaiannya dengan Pusat Data
Base Pendaftaran Tanah Nasional
b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

(1) Terkait dengan ketersediaan Pusat Database Pendaftaran Tanah, terdapat
beberapa pasal yang perlu diubah dan disesuaikan dengan sistem publikasi
positif, antara lain Pasal 1, Pasal 2, Pasal 4 ayat (1), Pasal 12, Pasal 21, Pasal 23,
Pasal 32, Pasal 35.

(2) Terkait dengan ketentuan data fisik dan data yuridis, Pasal 4 ayat ( 2) dan
Pasal 33 perlu dilakukan perubahan sesuai dengan sistem publikasi positif.