Page 219 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Listyowati Sumanto: Konstruksi Yuridis Assurance Fund menuju Sistem Publikasi Positif ... 211

Banyaknya terjadi konflik agraria ini telah menunjukkan bahwa administrasi pertanahan
Indonesia membutuhkan perbaikan agar dapat memberikan kepastian hukum hak atas
tanah. Salah satu akar permasalahan konflik agraria disebabkan oleh sistem publikasi pada
pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia berupa sistem publikasi negatif yang

bertendensi positif. Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia ini tertuang dalam UU
4
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Peraturan Peme-
rintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Keputusan Mahkamah Agung No
5
495/Sip/1975.
Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menyatakan bahwa:

“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai
data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”.

Kemudian di dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut, dinyatakan bahwa “Sertipikat
merupakan tanda bukti yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya,

data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang
benar”. Dengan demikian, sistem pendaftaran tanah yang dianut oleh Indonesia, tidak menja-
min kepastian hukum hak atas tanah sehingga memunculkan peluang pembatalan hak atas

tanah. Berdasarkan hal tersebut, tampaknya perlu dilakukan upaya-upaya untuk merumuskan
kebijakan yang lebih menguntungkan bagi subjek pemegang hak maupun negara. Salah satu
hal yang mendesak adalah mengubah aturan pertanahan yang selama ini menggunakan
sistem publikasi negatif bertendensi positif menjadi sistem publikasi positif.

2. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah konstruksi yuridis perubahan sistem publikasi di Indonesia dari sistem

publikasi negatif yang mengandung unsur positif menuju sistem publikasi positif?
2. Bagaimanakah konstruksi yuridis pembentukan assurance fund (dana jaminan) dalam
sistem publikasi positif di Indonesia di masa depan?

B. Hasil Pembahasan
1. Konstruksi Yuridis Menuju Sistem Publikasi Positif Di Indonesia
Konsekuensi pengakuan terhadap hak-hak atas tanah, negara wajib memberikan ja-

minan kepastian hak atas tanah, sehingga lebih mudah bagi seseorang mempertahankan

4 Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
5 Contoh putusan yang membuktikan sistem publikasi negatif adalah Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia No. 495/Sip/1975 yang menyebutkan bahwa “Mengingat stelsel negatif tentang
register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaftarnya nama seseorang di dalam register
bukanlah berarti absolut menjadi pemilik tanah tersebut apabila ketidak-absahannya dapat dibuktikan
oleh pihak lain.