Page 221 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Listyowati Sumanto: Konstruksi Yuridis Assurance Fund menuju Sistem Publikasi Positif ... 213

yang dilakukan. Dalam sistem ini berlaku asas umum dalam hukum, bahwa orang tidak dapat
memberikan atau memindahkan hak melebihi apa yang dia sendiri punyai (nemo plus iuris).
Maka dalam sistem publikasi negatif ini sebelum digunakan data yang disediakan perlu diteliti
sendiri lebih dahulu oleh yang berkepentingan, untuk sejauh mungkin memastikan kebe-

narannya (title search). Untuk itu barang tentu diperlukan bantuan tenaga-tenaga yang ahli.
Misalnya, di negara-negara bagian Amerika Serikat hasil penelitian para ahli itu bahkan
diasuransikan kepada perusahaan-perusahaan asuransi khusus (title insurance company), ada
10
kalanya title search dilakukan sekaligus oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.
Berbeda dengan kedua sistem publikasi tersebut, Indonesia tidak menggunakan sistem
publikasi negatif, juga tidak menggunakan sistem publikasi positif, melainkan menggunakan
sistem pendaftaran hak dan sistem publikasi negatif bertendensi positif yaitu sistem publikasi

negatif tetapi dalam prosedur pendaftarannya mengandung unsur positif. Undang-Undang
Pokok Agraria yang memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah, tidak menggu-
11
nakan sistem positif. Dalam UUPA hanya ada penyataan dalam Pasal 19, 23, 32 dan 38 UUPA,
bahwa pendaftaran merupakan “alat pembuktian yang kuat”. Dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan,

bahwa surat tanda bukti hak (sertifikat) yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian
yang “kuat”. Juga dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA dinyatakan, pendaftaran pembebanan,
peralihan dan hapusnya hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan merupakan alat

pembuktian yang kuat mengenai sahnya peristiwa-peristiwa hukum tersebut. Pernyataan-
pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa sistem publikasi yang digunakan adalah “negatif”,
tetapi bukan negatif murni. Disebut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,
karena dalam sistem publikasi negatif yang murni, sistem pendaftarannya adalah pendaftaran

akta. Sedangkan pendaftaran yang Indonesia selenggarakan menggunakan sistem pendaf-
taran hak, dengan adanya buku-tanah untuk menyimpan dan menyajikan data yuridis dan
adanya sertipikat hak sebagai surat tanda bukti hak. Unsur “positifnya” adalah, bahwa
12
pendaftaran memberikan alat pembuktian yang kuat. Negara menjamin kebenaran data
yang disajikan dalam surat tanda bukti hak sebagai alat bukti hak yang kuat, selama tidak ada
13
putusan hakim yang menyatakan sebaliknya. Kenyataannya ini selalu menimbulkan perso-
alan, pertanyaan, dan keragu-raguan atas kekuatan hukum tanda bukti hak atas tanah yang

14
berupa sertifikat sebagai "alat bukti".

10 Kelemahan sistem publikasi negatif di negara-negara yang bersangkutan, diatasi dengan menggunakan
lembaga "acquisitive verjaring" atau "adverse possession". Dalam hal tanah diperoleh dengan itikad baik dan
dikuasai secara terbuka sebagaimana halnya seorang pemilik selama waktu yang ditentukan, tanpa ada pihak
yang mengajukan gugatan, maka pihak yang memperoleh dan menguasai tanah itu oleh undang-undang
diyatakan sebagai pemiliknya.
11 Tidak ada rumusan dalam pasal-pasalnya, yang menyatakan ketiga hal yang merupakan ciri sistem
publikasi positif ("the register is everything", "title by registration" dan bahwa dengan dilaksanakannya
pendaftaran perbuatan hukumnya diperoleh suatu "indefeasible title").
12 Boedi Harsono. Op.cit.
13 Baca, Penjelasan Pasal 32 (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
14 Yudhi Setiawan, “Publikasi Positif Pertanahan”, 24 Januari 2015.