Page 222 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

214 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Melihat berbagai persoalan bidang pertanahan, perlu dilakukan perubahan sistem
publikasi yang ada menuju sistem publikasi positif. Jaminan kepastian hukum yang diberikan
oleh Pemerintah Indonesia selama ini, perlu dikaji ulang dalam kaitannya dengan upaya
peningkatan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Keberanian mela-

kukan perubahan menuju ke sistem publikasi positif merupakan langkah besar bagi Indone-
sia sebagai perwujudan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam bidang pertanahan.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional seharusnya berperan aktif

mendorong terciptanya tonggak sejarah baru di bidang pertanahan dengan melahirkan UU
Pertanahan yang baru dengan sistem publikasi positif.
Pembaharuan Hukum Pertanahan yang didahului oleh pengembangan kebijakan perta-
nahan tentunya harus diawali dengan pengembangan hukum pertanahan sebagai bagian dari
15
sistem hukum nasional. Namun demikian, pengembangan-pengembangan tersebut semes-
tinya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dasar yang ada pada hukum pertanahan itu
sendiri. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai social control tetapi sebagai
social engineering. Agar pembangunan hukum sesuai asas dalam UUPA, maka semua

perkembangan hukum yang baru, di-institusionalisasikan ke dalam substansi penyempur-
naan UUPA. Michel Foucault berpendapat, dalam masyarakat modern, hukum berfungsi
untuk memperluas kontrol sosial, pengetahuan, dan kekuasaan institusional atas individu
16
demi tujuan yang bermanfaat untuk lembaga hukum.
Pemikiran untuk pemberlakuan pendaftaran tanah sistem publikasi positif didasarkan
atas pemahaman bahwa jaminan kepastian dan perlindungan hukum perlu diupayakan
peningkatannya agar lebih memberikan penguatan kepada hak-hak rakyat atas tanah.

Pemikiran ini lebih dilandasi oleh tuntutan keadaan dalam menghadapi era globalisasi.
Pendaftaran tanah yang memberikan kepastian hukum lebih kuat, bahkan kepastian yang
mutlak kepada subyek hak yang sudah terdaftar atas kepemilikan tanahnya sebagaimana
yang terjadi dalam pendaftaran tanah sistem publikasi positif, menjadi obsesi di kalangan

17
masyarakat pemilik tanah maupun pelaku investasi. Pemerintah menjamin kebenaran
semua informasi yang tertulis dalam sertifikat hak atas tanah. Apabila terjadi kesalahan
administrasi oleh pemerintah (misalnya sertifikat ganda), pemerintah akan memberikan

dana kompensasi atau ganti kerugian atas kesalahan administrasi tersebut.
Dalam upaya melakukan kebijakan perubahan sistem pendaftaran tanah publikasi positif
terdapat empat kondisi prasyarat (pre-requisite condition) yang harus dipenuhi untuk

15 Joyo Winoto, “Reforma Agraria Mandat Politik Konstitusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan
Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, Jakarta, Badan Pertanahan Nasional, 2007.
16 Turkel, Gerald, Law and Society: Critical Approaches, (Allyn & Bacon, 1995).
17 Baca pula, Kurdinanto Sarah, “Menuju Pendaftaran Tanah Sistem Positif”, Makalah disajikan pada
Seminar Nasional "Meninjau Kemungkinan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi
Positif, diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 17
April 2000.