Page 220 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

212 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

6
haknya terhadap gangguan pihak lain. Berbagai fakta menujukkan, bahwa kepastian hukum
hak kepemilikan atas tanah bersertifikat masih dapat dipermasalahkan bahkan sampai
7
menjadi perkara ke pengadilan. Muhammad Yamin menganggap, kepastian hukum dari
8
adanya pendaftaran tanah tidak ada di Negara Indonesia ini.
Pendaftaran tanah di setiap negara memiliki sistem publikasi tanah yang berbeda.
Sistem publikasi dalam pendaftaran tanah ada dua jenis, yaitu sistem publikasi positif dan
sistem publikasi negatif. Perbedaan kedua sistem publikasi tersebut terletak pada jenis sistem
9
pendaftarannya.
Pendaftaran tanah dengan sistem publikasi positif selalu menggunakan sistem
pendaftaran hak (registration of title). Negara menjamin kebenaran data yang disajikan dalam
buku tanah (register). Dalam melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah yang sudah

didaftar, orang cukup melihat pada data fisik dan data yuridis yang ada dalam folio dari
register yang bersangkutan (the register is everything). Pihak yang dengan itikad baik dan
dengan pembayaran (in good faith and for value) memperoleh hak dari orang yang namanya
terdaftar sebagai pemegang hak dalam Register, memperoleh indefeasible title (hak yang tidak

dapat diganggu gugat) dengan didaftarnya namanya sebagai pemegang hak dalam Register.
Pemegang hak yang sebenarnya tidak lagi dapat menuntut pembatalannya, walaupun kemu-
dian terbukti data yang dimaksudkan itu tidak benar (title by registration). Data yang dimuat

dalam Register, mempunyai daya pembuktian yang “mutlak”. Dalam hal-hal tertentu ia hanya
dapat menuntut ganti kerugian dari Negara. Untuk itu oleh Pemerintah disediakan dana khu-
sus yang dikenal dengan sebutan "assurance fund". Dalam penggunaan sistem publikasi posi-
tif ketiga ungkapan tersebut (the register is everything, indefeasible title, title by registration)

selalu terdapat rumusannya dalam pasal-pasal peraturan yang mengatur pendaftaran di negara
yang bersangkutan.
Dalam sistem publikasi negatif selalu menggunakan sistem pendaftaran akta (registration
of deed), negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Risiko penggunaan data

tersebut ditanggung sendiri oleh pihak yang menggunakannya. Hak diperoleh bukan karena
pendaftaran perolehannya, melainkan ditentukan oleh sahnya perbuatan hukum yang dila-
kukan. Maka walaupun akta pemberian atau pemindahan haknya sudah didaftar ataupun

penerima hak sudah didaftar sebagai pemegang haknya dalam buku tanah, orang masih selalu
menghadapi kemungkinan digugat pihak lain yang meminta pembatalan perbuatan hukum

6 Maria SW Sumardjono, Kebijakan Pertanahan; Antara Regulasi dan Implementasi, (Penerbit Buku
Kompas: Jakarta, 2001), hal. 201.
7 Toton Suprapto, “Kepastian dan Perlindungan Hukum Pada Landasan Keadilan dan Kebenaran”,
Makalah Seminar diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum Agraria, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003),
hal.7.
8 Muhammad Yamin, “Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam
Pendaftaran Tanah”, (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Agraria
pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2 September 2006), hal. 26-27.
9 Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi
dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2013), hal. 76-83.