Page 223 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Listyowati Sumanto: Konstruksi Yuridis Assurance Fund menuju Sistem Publikasi Positif ... 215

mengurangi potensi konflik seminimal mungkin, antara lain: 18 (i) percepatan cakupan
wilayah bersertifikat; (ii) percepatan penyediaan cakupan peta dasar pertanahan; (iii)
publikasi tata batas kawasan hutan dengan peta skala kadastral; (iv) sosialisasi peraturan
perundangan terkait tanah adat/tanah ulayat.

Dalam upaya mewujudkan perubahan pendaftaran tanah sistem publikasi positif,
beberapa hal yang perlu dilakukan:
a. Perubahan sistem publikasi negatif mengandung unsur postif menjadi sistem publikasi

positif akan dilakukan secara bertahap melalui penggunaan data dasar fisik dan yuridis
yang telah dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan
ketentuan Pasal 32 PP No. 24 tahun 1997. Dengan demikian, selama jangka waktu yang
cukup lama masih akan dijumpai bidang-bidang tanah yang didaftar dengan sistem

publikasi negatif, disamping bidang-bidang tanah yang didaftar dengan sistem publikasi
positif.
b. Dalam sistem publikasi positif, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam peta
pendaftaran, surat ukur, buku tanah sudah pasti, dan kebenarannya dijamin oleh Negara.

Maka tidak perlu lagi diadakan title search, tetapi untuk keperluan pendaftaran masih
tetap diperlukan adanya bukti tertulis ("dealings") mengenai keabsahan perbuatan
hukum yang didaftar, walaupun diperolehnya hak oleh penerima hak tidak memer-

lukan pembuktian mengenai keabsahan perbuatan hukum yang menjadi dasarnya “title
19
by registration".
c. Perlu penyelenggaraan records management yang baik, dengan lebih memberdayakan
20
peran serta masyarakat, termasuk organisasi profesi surveyor dan PPAT. Salah satu
syarat utama dalam pemberlakuan pendaftaran tanah sistem publikasi posistif adalah

18 RPJMN 2015-2019 menetapkan bahwa cakupan peta dasar pertanahan harus dapat mencapai 80% dan
cakupan wilayah nasional yang telah bersertifikat harus dapat mencapai 70% dari wilayah nasional daratan
non hutan. Besarnya persentase tersebut diyakini dapat mengurangi terjadinya sertifikat sah ganda,
sehingga apabila masih terjadi kesalahan dalam register (buku tanah), resiko beban keuangan negara untuk
memberikan ganti rugi masih dapat dikelola dengan baik. Baca, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Kementertian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Laporan Akhir Kajian Arah Kebijakan
Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan Nasional 2015-2019.
19 Walaupun tidak lagi perlu dilakukan title search, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) masih akan
tetap berperan bagi kepentingan pihak penerima hak sebagai pembuat akta otentik yang membuktikan
keabsahan perbuatan hukum yang dilakukan. Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) masih akan tetap berperan. Lebih-lebih dalam sistem publikasi positif, diperlukan alat pembuktian
otentik sebagai dasar untuk pendaftaran perbuatan hukum yang dilakukan, yang akan menghasilkan suatu
indefeasible title. Boedi Harsono, Makalah disajikan pada Seminar Nasional "Meninjau Kemungkinan
Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Dengan Sistem Publikasi Positif, diselenggarakan oleh Pusat Studi
Hukum Agraria, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 17 April 2000.
20 . Data utama dalam penyelenggaraan records management adalah peta-peta dan dokumen yuridis
sebagai dasar bukti kepemilikan atas tanah. Profesionalime profesi PPAT dituntut untuk semakin berperan
dalam penelitian bukti kepemilikan atas tanah, tidak hanya terbatas pada kebenaran formal, tetapi termasuk
juga kebenaran material Saat ini, pemerintah telah menyerahkan sebagian kewenangannya untuk
menyediakan peta-peta pendaftaran tanah kepada profesi surveyor (licenced surveyor).