Page 218 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

KONSTRUKSI YURIDIS ASSURANCE FUND
MENUJU SISTEM PUBLIKASI POSITIF DALAM PENDAFTARAN TANAH
1
DI INDONESIA

Listyowati Sumanto
Fakultas Hukum-Universitas Trisakti, Jakarta
Jalan Kyai Tapa No. 1- Grogol, Jakarta Barat
email: listyowati_usakti@yahoo.co.id

Abstrak

Kepastian hukum hak atas tanah merupakan kebutuhan hakiki yang akan terwujud apabila tidak ada
keraguan dan kekhawatiran mengenai kepemilikan tanahnya. Di masa depan sistem publikasi dalam
pendaftaran tanah di Indonesia perlu diubah dari sistem publikasi negatif bertendensi positif
menjadi sistem publikasi positif dan dibentuk assurance fund (dana jaminan) oleh pemerintah dalam
peraturan perundang-undangan, sehingga lebih terwujud kepastian hak dan keadilan di Indonesia.
Dalam sistem pendaftaran hak (registration of title) ada 3 prinsip Torrens yaitu mirror principles,
curtain principle, assurance principle. Assurance fund dibentuk sebagai implementasi assurance
principle, kewajiban negara memberi kompensasi ganti kerugian kepada pemilik hak terdaftar yang
menderita kerugian. Ketentuan Assurance Fund dari negara asing dapat diterapkan di Indonesia
berdasarkan legal transplants, legal borrowing, legal adoption. Pendaftaran tanah yang memberikan
kepastian hukum lebih kuat, bahkan kepastian yang mutlak sebagaimana yang terjadi dalam
pendaftaran tanah sistem positif, menjadi obsesi di kalangan masyarakat pemilik tanah maupun
pelaku investasi.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, Sistem Publikasi Positif, Assurance Fund

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang
Kepastian hukum kepemilikan atas tanah merupakan kebutuhan hakiki akan terwujud
apabila tidak ada keraguan dan kekhawatiran mengenai pemilikan tanahnya. Namun akhir-

akhir ini, konflik agraria di Indonesia nampaknya semakin meningkat. Akumulasi perma-
salahan pertanahan yang masuk ke Mahkamah Agung diperkirakan berkisar antara 60%
hingga 70% setiap tahun dan belum terhitung kasus yang selesai ketika diputus pada tingkat
2
pertama maupun pada tingkat banding. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional mencatat terdapat 5.878 kasus pertanahan yang masuk ke BPN-RI
tahun 2014. Kasus-kasus tersebut terdiri dari kasus yang belum terselesaikan di tahun 2013
sebanyak 1.927 kasus dan kasus baru di tahun 2014 sebanyak 3.906 kasus. Dari 5.878 kasus

tersebut, sebanyak 2.910 kasus (57,92%) sudah terselesaikan dan masih ada sisa kasus se-
banyak 2.968 kasus belum terselesaikan.
3

1 Makalah di presentasikan pada Seminar Nasional “Problematika Pertanahan dan Strategi
Penyelesaiannya” diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti bekerja sama dengan Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional, 7 Oktober 2017, Hotel Century Park, Jakarta.
2 Abdurrahman. Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Buletin LMPDP-Land: Media Pengembangan
Kebijakan Pertanahan. Edisi 10. ISSN 1978-7626. Jakarta: PIU Bappenas. 2009.
3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Jakarta: Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 2014.
210