Page 256 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

248 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

dijual tidak dalam sengketa. (2) Syarat yang dipersiapkan pihak pembeli, antara lain: a) Kartu
Tanda Penduduk (KTP); b) Kartu Keluarga (KK); c) Uang untuk pembayaran yang dapat
dilakukan secara tunai di hadapan PPAT.
Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi semua, maka Penjual dan Pembeli harus

menyerahkan persyaratan tersebut kepada PPAT dan selanjutnya PPAT akan memproses
transaksi Jual Beli hak atas tanah dengan membuatkan Akta Jual Beli (AJB) antara pihak
penjual dan pihak pembeli.

Berdasarkan pada Pasal 37, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaf-
taran Tanah, AJB merupakan dokumen yang menjadi bukti sah bahwa adanya peralihan hak
atas tanah dari pemilik selaku Penjual beralih kepada Pembeli sebagai pemilik baru.
Dalam tahap ini permasalahan yang sering terjadi adalah pada saat dilakukan penge-

cekan sertipikat di Kantor Pertanahan setempat, buku tanah tidak berada di tempat/sedang
dicari; pada saat pengumpulan dokumen dari para pihak terjadi kekurangan data, misalnya :
akta perjanjian perkawinan belum didaftar, jual beli atas harta anak yang di bawah umur,
sehingga terlebih dahulu harus ada penetapan pengadilan yang memakan waktu lama dan

biaya yang besar, surat keterangan waris belum ada (dalam hal jual beli yang dilakukan oleh
ahli waris), proses turun waris yang harus dilakukan sebelum penandatanganan jual beli, KTP
sudah tidak berlaku, dan sebagainya.

C. Dalam Pendaftaran Peralihan Hak
Setelah dilakukannya penandatanganan AJB, dilakukan validasi terhadap PPh dan
BPHTB, yang mana proses validasi tersebut dalam praktek cukup memakan waktu karena

harus dilakukan pengecekan secara langsung atas obyek jual beli. Selanjutnya setelah proses
validasi dilakukan, PPAT menyerahkan berkas-berkas AJB ke Kantor Pertanahan untuk
keperluan balik nama sertipikat menjadi nama pembeli selaku pemilik baru atas tanah terse-
but. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2010, proses perubahan hak atas tanah/proses balik nama sertifikat hak atas tanah
akan diuraiakan sebagai berikut:
Setelah membuat Akta Jual Beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas Akta Jual Beli dan

kelengkapan dokumen ke Kantor Pertanahan, untuk keperluan balik nama sertipikat,
selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya Akta Jual Beli tanah
tersebut.
Adapun berkas-berkas yang harus diserahkan ke Kantor Pertanahan untuk melakukan

proses balik nama, antara lain sebagi berikut:
(i) Surat Pengantar dari PPAT yang dibuat rangkap 2 (dua).
(ii) Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli atau Kuasanya jika

dikuasakan.
(iii) Asli dan Fotokopi Sertifikat Hak atas tanah.