Page 261 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Elsi Kartika Sari: Kekuatan Hukum terhadap Pemilikan Satuan Rumah ... 253

Agraria yang diberikan dengan jangka waktu yang berbeda-beda sesuai dengan hak atas
tanah yang digunakan dalam pembangunan rumah susun. Jangka waktu tersebut atas
permintaan pemilik satuan-satuan rumah susun bersangkutan dapat diperpanjang, namun
jika perpanjangan tidak dilakukan atau diberikan maka Hak milik atas satuan rumah susun

hapus karena hak atas tanahnya hapus menurut peraturan perundang-undangan yang
4
berlaku .
Dalam untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemilikan
5
satuan rumah susun (sarusun) dalam berupa :
1. Hak kepemilikan atas Sarusun merupakan Hak Milik atas Sarusun yang bersifat
perseorangan yang terpisah dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama
dan tanah bersama, sebagai tanda bukti kepemilikan diterbitkan Sertifikat Hak Milik

Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) oleh Kantor Pertanahan, bagi setiap orang yang
memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah, yang terdiri dari:
a. Salinan Buku Tanah dan Surat ukur atas Tanah hak bersama,
b. Gambar denah tingkat Rumah Susun, yang menunjukkan satuan rumah susun yang

dimiliki,
c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama dan
tanah bersama.

2. Kepemilikan atas sarusun atas barang milik negara/daerah berupa tanah wakaf dengan
cara sewa, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG), oleh Instansi
Teknis Kabupaten/kota yang bertugas dan bertanggung jawab dibidang bangunan
gedung.

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)
huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan
rumah susun dan hak tanggungan yang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah
yang bersangkutan, dengan di daftarkan hak atas tanah tersebut maka bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu
bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

B. Perumusan Masalah
Bagaimana kekuatan hukum terhadap pemilikan satuan rumah susun terhadap tanah
bersama yang sudah berakhir karena jangka waktu hak atas tanahnya.

C. Tujuan Penulisan

4 Pasal 50 butir a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988.
5 Pasal 46 - 48 Undang-undang Rumah Susun Nomor 20 Tahun 2011,