Page 258 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 258
250 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya
dokumen tidak perlu terlalu banyak, mengingat PPAT sudah melakukan verifikasi terhadap
dokumen-dokumen tersebut. Untuk proses pengecekan, yang mana dilakukan sebelum
pembuatan akta, harus dapat dilakukan secara online saja tanpa harus membawa dokumen
asli ke kantor pertanahan.
Untuk pendaftaran peralihan hak atas tanah pemerintah agar menetapkan prosedur
permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan mengatur dokumen-dokumen yang
wajib disertakan dalam proses tersebut. Dalam proses balik nama harus ada kepastian waktu
dan kepastian biaya. Standarisasi proses balik nama harus sederhana dan cepat.
Daftar Pustaka
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Djambatan: Jakarta, 1994
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta: 2011.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, Lampiran II
