Page 260 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

252 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

ruang terbuka kota yang lebih lega dan dapat digunakan sebagai suatu cara peremajaan kota
1
yang kumuh . Sejalan dengan arah kebijaksanaan tersebut, maka di daerah perkotaan yang
berpenduduk padat sedangkan tanah yang tersedia sangat terbatas, perlu dikembangkan
pembangunan perumahan dan pemukiman yang dapat dihuni bersama di dalam suatu ge-

dung bertingkat, dimana satuan-satuannya dapat dimiliki secara secara terpisah yang
dibangun baik secara horisontal maupun secara vertikal.
Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah susun pada 1985, dikeluarkan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun merupakan Undang-undang
Rumah Susun di Indonesia yang diharapkan dapat melayani kebutuhan masyarakat dalam
proses moderisasi. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1986 melahirkan konsekuensi adanya
lembaga kepemilikan baru sebagai hak kebendaan yaitu adanya Hak Milik atas Satuan

Rumah Susun (HMSRS) yang terdiri dari hak perseorangan atas unit satuan rumah susun
dan hak atas tanah bersama, atas benda bersama serta atas bagian bersama, yang kesemuanya
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan-satuan yang bersangkutan,
semula tidak dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana undang-undang

tersebut telah diperbaharuhi dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 pada tanggal 10
2
November 2011. Rumah susun di Indonesia mempergunakan Sistem Con-Dominimum ,
menurut kata berasal dari bahasa latin yang terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu con berarti

bersama-sama dan donimium berarti pemilikan, dalam perkembangannya condominium
mempunyai arti sebagai suatu pemelikan bangunan yang terdiri atas bagian-bagian yang
secara terpisah, serta dimiliki secara individual berikut bagian-bagian lain dari bangunan itu
dan tanah diatas mana bangunan berdiri yang karena fungsinya digunakan bersana, dimiliki

secara bersama-sama oleh pemilik bagian yang dimiliki secara individual tersebut diatas,
sehinggga dapat disimpulkan suatu sistem pemilikan perseorangan dan hak bersama yang
intinya adalah pengaturan pemilikan bersama atas sebidang tanah dengan bangunan fisik
3
diatasnya . Hal ini tercermin pada undang-undang Rumah Susun menggunakan sistem con-
dominium adalah pemilikan individual dan hak bersama, oleh karena itu sistem con-
dominium mengandung pemilikan hak bersama, meliputi hak atas bagian bersama, benda
bersama dan tanah bersama yang dapat dimiliki secara individual adalah Satuan Rumah

Susun.
Rumah susun dapat dibangun di atas tanah: a. hak milik; b. hak guna bangunan atau hak
pakai atas tanah negara; dan c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan,
sedangkan untuk rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus dapat dibangun

dengan: a. pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau b. pendayagunaan
tanah wakaf, yang merupakan hak-hak atas tanah yang diatur dalam Undang-undang Pokok

1 Arie S Hutagalung, Sistem Condominium Indonesia: Implikasi dan Manfaatnya bagi Developer Property
Owner, (Jakarta, 1990), h 1.
2 Ibid.
3 Arie S Hutagalung, Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi, (Jakarta, 1999), h. 176.