Page 265 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Elsi Kartika Sari: Kekuatan Hukum terhadap Pemilikan Satuan Rumah ... 257

3) Tanah Hak Milik.
Terjadinya Hak Pakai dapat terjadi karena;
1) Penetapan Pemerintah (tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan).
2) Perjanjian pemberian oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh

PPAT.
3) Undang-undang, ketentuan tentang Konversi.
Jangka waktu Hak Pakai berbeda sesuai dengan asal tanahnya, (lihat Pasal 45 s/d 49 PP

No. 40/1996) sebagai berikut:
1) Hak Pakai atas Tanah Negara dan tanah Hak Pengelolaan berjangka waktu untuk
pertama kali paling lama 25 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama
20 tahun, dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Khusus HP

yang dipunyai oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Pemerintah Daerah,
badan-badan keagamaan dan sosial, perwakilan negara asing, dan perwakilan badan
internasional diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya
dipergunakan untuk keperluan tertentu.

2) Hak Pakai atas tanah Hak Milik berjangka waktu paling lama 25 tahun, tidak ada per-
panjangan waktu. Namun, atas kesepakatan antara pemilik tanah dengan pemegang
HP dapat diperbarui dengan pemberian HP baru dengan akta yang dibuat oleh PPAT

dan wajib didaftarkan pada kantor BPN setempat.
d. Untuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Susun Khusus dapat dibangun dengan:
1) Pemanfaatan barang milik negara/daerah berupa tanah; atau
2) Pendayagunaan tanah wakaf.

Tanda bukti kepemilikan atas Sarusun di atas tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan,
atau Hak Pakai di atas Tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai di atas Tanah Hak
Pengelolaan diterbitkan Sertifikat Hak Milik Sarusun. SHM Sarusun merupakan satu kesatu-
11
an yang tidak terpisahkan yang terdiri atas:
a. Salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah bersama sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. Gambar denah lantai pada tingkat rumah susun bersangkutan yang menunjukkan

sarusun yang dimiliki; dan
c. Pertelaan mengenai besarnya bagian hak atas bagian bersama, benda bersama, dan
tanah bersama bagi yang bersangkutan.
Untuk tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas Barang Milik Negara/Daerah berupa

tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, diterbitkan Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung Sarusun. SKBG Sarusun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang
terdiri atas:

a. Salinan buku bangunan gedung;

11 Pasal 47 Undang-undang No. 20 Tahun 2011