Page 268 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

260 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

bahwa peraturan yang diatas menjadi acuan bagi yang dibawahnya dan peraturan yang ada
dibawah tidak boleh bertentang dengan peraturan yang ada diatasnya, sehingga apabila
14
terjadi pertentangan, maka yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi.
Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan kekuatan

hukum Undang-undang lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah, oleh karena upaya hukum
dapat diajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 31 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung.
Apabila Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, digunakan maka tidak
ada kekuatan hukum bagi pemilik satuan rumah susun yang memiliki Sertipikat Hak Milik
atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun), dikarena akan menghapuskan hak milik terhadap

pemilikan atas satuan rumah susun tersebut, berarti Pasal 50 Peraturan Pemerintah ini
melanggar ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan
bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan
orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang

tidak melanggar hukum, sehingga tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan
sewenang-wenang dan secara hukum, hal ini dikarena hak milik mempunyai fungsi sosial.

E. Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Kekuatan hukum bagi pemilik Satuan Rumah Susun berkaitan hak atas Tanah Bersama
telah tercantum Serifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Sususn (SHM Sarusun) yang

merupakan penerapan Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding) yang merupa-
kan asas dari Hukum Adat berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria yang menya-
takan bahwa penguasaan dan pemilikan tanah tidak meliputi penguasaan dan pemilikan
15
benda-benda diatas tanah (bangunan, tanaman, benda bernilai ekonomis lainnya). Jadi
pemilik tanah, tidak otomatis menjadi pemilik benda-benda yang terdapat diatasnya, oleh
karena itu jika di dalam suatu jual beli atas sebidang tanah juga dimaksudkan meliputi benda-
benda yang ada di atas tanah (misalnya bangunan dan tanah), maka hal itu harus dinyatakan

secara tegas didalam akta jual beli dimaksud. Dalam rangka memberikan kepastian hukum
kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997
penegasan kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang
kuat oleh UUPA. Untuk itu data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam Sertipikat

harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun
dalam sengketa di Pengadilan, sedangkan menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24

14 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
15 Olaon Sitorus dan Zaki Sierat, Hukum Agraria di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasinya,
(Jogyakarta: MKTI, 2006), h. 69.