Page 272 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

264 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

Eksistensi tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti dan sekaligus memiliki
fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai social asset tanah meru-
pakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan,
sedangkan sebagai capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan

telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan
3
perniagaan dan objek spekulasi.
Hukum agraria harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan

ruang angkasa dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan negara serta memenuhi
keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum
agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada adas kerohanian negara dan cita-
cita bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan

Keadilan Sosial serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
menentukan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
4
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal
dengan sebutan rechts cadaster/legal cadaster. Jaminan kepastian hukum yang hendak diwu-
judkan dalam pendaftaran tanah ini, meliputi kepastian status hak yang di daftar, kepastian

subjek hak, dan kepastian objek hak. Pendaftaran tanah ini menghasilkan sertifikat sebagai
tanda bukti haknya. Kebalikan dari pendaftaran tanah yang rechts cadaster, adalah fiscaal
cadaster, yaitu pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menetapkan siapa yang wajib mem-
bayar pajak atas tanah. Pendaftaran tanah ini menghasilkan surat tanda bukti pembayaran

pajak atas tanah, yang sekarang dikenal dengan sebutan Surat Pemberitahuan Pajak Terhu-
5
tang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB).
Ketentuan mengenai Pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah selanjutnya disebut PP 24/1997, yang mulai

berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang sejak tahun 1961 mengatur pelaksanaan
pendaftaran tanah sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5

6
Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang menentukan bahwa:
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di
seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur
dengan Peraturan Pemerintah

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

3 Achmad Rubaie, 2007, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia, Malang, hlm.
1.
4 Ibid.
5 Urip Santoso, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta, hlm. 278.
6 Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.