Page 275 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 275
Bambang Slamet Riyadi: Program Sertifikasi Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum ... 267
penggunaan tanah lebih dari 25 tahun, adalah merupakan kebijakan dari pemerintah dalam
rangka peningkatan penanaman modal untuk mengubah potensi ekonomi menjadi suatu
kekuatan yang riil, baik menggunakan modal yang bersumber dari dalam negeri maupun luar
14
negeri. Undang Undang Penanaman Modal berusaha untuk mengakomodir peraturan-
peraturan yang ada sebelumnya, seperti UU No. 1 Tahun 1967 jo. UU No. 11 Tahun 1970
tentang Penanaman Modal Asing, dan UU No. 6 Tahun 1968 jo UU No. 12 Tahun 1970 tentang
Penanaman Modal Dalam Negeri. Aturan dalam UU Penanaman Modal diperlakukan bagi
penanaman modal di seluruh Indonesia, dengan ketentuan hanya terbatas pada penanaman
modal secara langsung, kebijakan mengenai penanaman modal ini bertujuan menciptakan
penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum dan efisien
15
dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup
seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar. Di samping itu, tanah juga memiliki
karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral, multi-disiplin dan memiliki
kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui masalah tanah merupakan masalah yang
sarat dengan berbagai kepentingan, baik ekonomi, sosiai, politik, bahkan untuk Indonesia,
tanah juga mempimyai nilai religius yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Sifat konstan
tanah dan terus bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah semakin menambah
tinggi nilai tanah.
Secara yuridis, kebijakan dasar pertanahan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok-Agraria (UUPA). Pengelolaan
pertanahan melalui mekanisme penataan penggunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah,
pengurusan hak tanah, dan pendaftaran tanah. Dalam UUPA ditetapkan jenis-jenis hak atas
tanah: Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak
Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan, Hak-Hak Lain yang sifatnya sementara, Hak
16
Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan, Hak Guna Ruang Angkasa.
Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang pensertifikatan tanah di Indonesia,
diperoleh data bahwa jumlah tanah yang telah bersertifikat secara nasional baru mencapai
17
54,46%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tanah-tanah, baik yang berupa tanah
pekarangan maupun tanah pertanian yang belum mempunyai sertifikat dan belum terdaftar
di sistem manajemen pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Secara sosiologis, program pensertifikatan tanah pada dasarnya dapat mendukung
pengembangan investasi di masing-masing daerah, akan tetapi ada peraturan perundang-
undangan yang justru dapat menghambat pengembangan investasi khususnya yang
14 Usman, Marzuki, et.al., 1990, ABC Pasar Modal Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hlm. 67.
15 Ibid.
16 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tahun 2013.
17 Ibid.
