Page 271 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

PROGRAM SERTIFIKASI TANAH DALAM RANGKA KEPASTIAN HUKUM
TERHADAP HAK ATAS TANAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Bambang Slamet Riyadi
Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional-Jakarta.
Jalan Sawo Manila Nomor 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520,
DKI Jakarta Indonesia, alamat e-mail: unas.fh.bambangsr@gmail.com

Abstrak
Pentingnya pencatatan atau sertifikasi tanah, dengan asumsi setelah tanah terdata secara resmi dan
sah, pemilik dapat menjadikannya sebagai modal hidup, misalnya untuk agunan kredit bank. Hak
kepemilikan tanah yang dinyatakan dalam Sertifikat (Titles) adalah produk kegiatan pendaftaran
tanah (land register), yaitu kegiatan pemberian jaminan kepastian kepemilikan atas tanah atau
property right. Kegiatan ini dilakukan pemerintah sebagai sarana perlindungan hukum bagi
pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang
Pokok Agraria atau disebut juga kegiatan penetapan aspek legalitas kepemilikan tanah. Program
pensertifikatan tanah pada dasarnya dapat mendukung pengembangan investasi di masing-masing
daerah, akan tetapi ada peraturan perundang-undangan yang justru dapat menghambat pengem-
bangan investasi khususnya yang berkaitan dengan masalah perijinan dan pensertifikatan tanah
untuk investasi perkebunan dan pemberian sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Guna
Usaha).
Kata kunci: Sertifikasi Tanah, Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah, Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat.

A. Pendahuluan
Kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya

jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah
tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai
jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu
pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan
1
kepastian hukum atas tanah tersebut.
Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup
seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar. Di samping itu, tanah juga memiliki

karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral, multi-disiplin dan memiliki
kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui masalah tanah merupakan masalah yang
sarat dengan berbagai kepentingan, baik ekonomi, sosial, politik, bahkan untuk Indonesia,
tanah juga mempunyai nilai religius yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Sifat konstan

tanah dan terus bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah semakin menambah
2
tinggi nilai tanah.

1 Florianus S.P Sangsun, 2008, Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Visimedia, Jakarta, hlm. 1.
2 Ibid.
263