Page 276 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

268 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

berkaitan dengan masalah perijinan dan pensertifikatan tanah untuk investasi perkebunan
18
dan pemberian sertifikat Hak Milik, Hak Guna Banguan dan Hak Guna Usaha.
Menurut Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan

Kegiatan Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa:
Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai:
a. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya

lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari luas batas
maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan.
b. pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah non pertanian yang
luasnya lebih dari 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 10.000 M²

(sepuluh ribu meter persegi).
c. pemberian Hak Milik untuk badan hukum keagamaan dan sosial yang telah dite-
tapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penun-
jukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas Tanah, atas tanah

non pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dan
19
tidak lebih dari 150.000 M² (seratus lima puluh ribu meter persegi).
Menurut Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan
Kegiatan Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa:

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang
20
luasnya tidak lebih dari 2.000.000 M2 (dua juta meter persegi).

Ini berarti tanah yang luasnya lebih dari 200 ha, kewenangan pemberian hak atas tanah
dan kegiatan pendaftaran tanah khususnya Hak Guna Usaha ada di tangan Badan Pertanahan
Nasional Pusat. Ketentuan tersebut jelas merupakan peraturan yang dapat menghambat

pengembangan investasi khususnya di bidang perkebunan karena untuk kebutuhan tanah di
bidang perkebunan biasanya lebih dari 200 ha.
Sedangkan menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak
Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa:
Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai:

18 Ibid.
19 Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
20 Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.