Page 277 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Bambang Slamet Riyadi: Program Sertifikasi Tanah dalam Rangka Kepastian Hukum ... 269

a. pemberian Hak Guna Bangunan untuk orang perseorangan atas tanah yang luasnya
lebih dari 3.000 M2 (tiga ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 10.000 M² (sepuluh
ribu meter persegi);
b. pemberian Hak Guna Bangunan untuk badan hukum atas tanah yang luasnya lebih

dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus
21
lima puluh ribu meter persegi)

Tujuan
Tujuan penulis pada program sertifikasi tanah dalam rangka kepastian hukum terhadap
hak atas tanah dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyaknya
tanah di Indonesia yang belum bersertifikat, menyebabkan pihak investor enggan

menanamkan modalnya di Indonesia. Sedangkan untuk tingkat ekonomi masyarakat
Indonesia, masyarakat yang tanahnya sudah mempunyai sertifikat kehidupan ekonominya
dapat dikatakan lebih baik daripada masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat.
Masyarakat yang tanahnya sudah bersertifikat dapat menggunakan sertifikat tanahnya

sebagai agunan ke bank untuk mendapatkan tambahan modal usaha, sehingga usahanya
akan lebih berkembang.

Permasalahan
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian
ini sebagai berikut: “Bagaimana konstruksi yuridis sertifikasi tanah dalam rangka kepastian
hukum terhadap hak atas tanah dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi

masyarakat?”

B. Pembahasan
1. Pengertian Tanah dan Dasar Hukum Pertanahan

Seperti halnya membicarakan pengertian “hukum”, sebutan Hukum Agraria juga mem-
punyai beberapa arti. Dalam lingkungan pemerintahan, sebutan Hukum Agraria meliputi
pengertian dalam lingkup yang sempit, sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara yang

memberikan dasar hukum kepada penguasa dalam melaksanakan politik pertanahannya,
yaitu kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu di
bidang pengelolaan administrasi pertanahan. Menurut Boedi Harsono, “kewenangan seperti
22
ini termasuk di dalam lingkungan hidup Hukum Tanah Administratif”.
UUPA sebaliknya menggunakan pengertian Hukum Agraria dalam arti yang seluas-
luasnya; karena pengertian Agraria meliputi: bumi, air dan kekayaan yang terkandung di

21 Pasal 9 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
22 Budi Harsono, 1987, Hukum Agraria Nasional dalam Pendidikan Tinggi di Indonesia dan Pembangunan
Nasional, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Agraria Trisakti Jakarta, hlm. 10