Page 282 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

274 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

disajikan serta diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak atas tanah yang
39
didaftar.

3. Konstruksi Yuridis Sertifikasi Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Terhadap

Hak Atas Tanah dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Tanah merupakan sumber daya penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup
seluruh rakyat Indonesia yang sangat mendasar. Di samping itu, tanah juga memiliki

karakteristik yang bersifat multi-dimensi, multi-sektoral, multi-disiplin dan memiliki
kompleksitas yang tinggi. Sebagaimana diketahui masalah tanah merupakan masalah yang
sarat dengan berbagai kepentingan, baik ekonomi, sosial, politik, bahkan untuk Indonesia,
tanah juga mempunyai nilai religius yang tidak dapat diukur secara ekonomis. Sifat konstan

tanah dan terus bertambahnya manusia yang membutuhkan tanah semakin menambah
tinggi nilai tanah.
Untuk mencegah meluasnya masalah sengketa tanah, maka oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah yang nantinya akan melahirkan sertipikat tanah. Adanya sertipikat tanah

yang diterbitkan merupakan bukti kepemilikan terhadap suatu bidang tanah, di sini
pemegang sertipikat hak atas tanah telah mendapat perlindungan hukum dan dijamin oleh
undang-undang atas tanah yang dimilikinya, artinya apabila terjadi sengketa tanah dimana

dengan adanya sertipikat yang dimiliki oleh pemegang sertipikat maka kedudukan hukum
pemegang sertipikat adalah kuat dan hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan alat
bukti sertipikat sebagai alat bukti yang sah dan kuat di samping mempertimbangkan alat-
alat bukti yang lain.

Ketentuan daripada kekuatan hukum sertipikat telah dinyatakan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bahwa sertipikat merupakan
surat tanda bukti yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat di dalamnya. Di sini yang dimaksud dengan data fisik yaitu data

mengenai letak, batas, dan luas tanah yang bersangkutan, kemudian yang dimaksud dengan
data yuridis yaitu data mengenai status hukum tanah, pemilik tanah, dan hak-hak apa saja
yang membebani tanah tersebut. Mengenai pengertian data fisik dan data yuridis telah juga

dijelaskan dalam Pasal 1 angka (6) dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah.
Pendaftaran tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemilik
tanah yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut
UUPA) yang berbunyi: “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang

diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

39 Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arloka, Surabaya, hlm. 108.