Page 278 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

270 Prosiding Seminar: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya

dalamnya. Bahkan tercakup pula di dalamnya ruang angkasa sungguhpun dalam penerapan-
nya terbatas pada “tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa guna usaha-usaha meme-
lihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung
23
di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu”. Hukum Agraria dalam arti
luas merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum, yaitu hukum tanah, hukum air,
hukum pertambangan, hukum perikanan dan mungkin hukum ruang angkasa, hukum ke-
hutanan mungkin tercakup juga di dalamnya.

Sebutan Hukum Agraria dalam lingkungan Pendidikan Tinggi Hukum umum dipakai
dalam arti Hukum Tanah (dalam bahasa Inggris disebut Land Law atau The Law of Real
Property), yaitu cabang Tata Hukum Indonesia yang mengatur hak-hak penguasaan atas
tanah. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

nasional kita (UUPA), sejak diundangkan pada tanggal 24 September 1960 sampai saat ini
karena kurang sosialisasi menimbulkan kekurangpahaman mengenai latar belakang dan
konsepsi yang mendasari pembentukan UUPA telah menimbulkan relatif masih banyak
persepsi yang keliru mengenai UUPA sendiri serta tafsiran yang keliru mengenai ketentuan-

24
ketentuannya.
Untuk memahami hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif yang sinonim
dengan tata hukum, perlu ditinjau sejenak unsur-unsur hukum yang meliputi unsur riel dan

unsur idiil. Unsur riel terdiri dari manusia, kebudayaan dan lingkungan alam. Unsur idiil
meliputi hasrat susila dan rasio manusia sebagai unsur idiil akan menghasilkan asas-asas
25
hukum (rechts beginzelen) misalnya asas pemerataan, asas keadilan sosial.
Sedangkan ratio manusia menghasilkan pengertian-pengertian hukum (rechtsbegrippen)

misalnya mengenai subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum
dan objek hukum. Dalam pengertian Hukum Pertanahan Nasional inilah kita relevan mem-
bicarakan tentang konsepsi atau konsep-konsep yang mendasari Hukum Pertanahan
Nasional dalam menyempurnakan Hukum Pertanahan itu sendiri.

Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan adanya hak ulayat selama masih ada, namun Ter
Haar Bzn, menyatakan dengan tegas, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada suatu
perbuatan hukum dalam suatu transaksi tanah, diperlukan kerjasama dari kepala-kepala

masyarakat atau Kepala Desa bahwa mereka akan bertanggung jawab terhadap transaksi
26
tersebut , bahwa transaksi akan “terang” dan “tunai” atau menurut orang Batak di Bagasan
Adat dan dalam lalu lintas hukum yang “terbuka” dan “terjamin”, dan Kepala Desa tersebut
27
diberi sejumlah uang yang disebut pago-pago pada orang Batak.

23 Ari Sukanti Sumantri, 2003, Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI, Jakarta, 17 September 2003.
24 Budi Harsono, Op. Cit., hlm. 4-5.
25 Pasal 6, 7, 10 dan 11 Undang-Undang Pokok Agraria.
26 Ter Haar Bzn Mr, 1950, Benginselen en Stelsel van Adat Recht 1, B Walter Groningen, Jakarta, hlm. 80.
27 Ibid.