Page 267 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria

Elsi Kartika Sari: Kekuatan Hukum terhadap Pemilikan Satuan Rumah ... 259

menyatakan hak atas tanah hapus berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti Hak
Guna bangunan mempunyai jangka waktu 25 tahun, oleh karena itu harus dilakukan
perpanjangan hak atas tanah yang bersangkutan, namum jika tidak dilakukan perpanjangan
hak atas tanahnya maka dapat dilaksanakan penghapusan hak atas tanah yang digunakan

sebagai tanah bersama tersebut.
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang dikeluarkan sebagai bukti pemilikan
atas satuan rumah susun, tidak mempunyai kekuatan hukum apabila hak atas tanah yang

bersangkutan berakhir atau hapus di karena ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah
Nomor 4 Tahun 1988, sehingga dapat dikatakan bahwa Sertipikat Hak atas Tanah sebagai alas
pembangunan lebih kuat di bandingkan SHM Sarusun bukti pemilikan satuan rumah susun.
Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1988 merupakan suatu peraturan pemerin-

tah yang tidak memenuhi karakteristik daripada suatu Peraturan Pemerintah. Berdasarkan
karakteristik Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988, merupakan ketentuan
yang menambah dalam Uundang-undang induknya yang tidak mengatur tentang hapus hak
milik atas satuan rumah susun terhadap hak atas tanah, sedangkan Menurut Hans Kelsen

mengemukan teori mengenai jenjang norma hukum (stufentheori). Hans Kelsen berpendapat
bahwa norma-norma hukum itu berjenang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata
susunan) dalam arti suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan

pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada
norma yang tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat
13
ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (Grundnorm) .
Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen diilihami oleh seorang muridnya bernama

Adolf Merkl yang mengemukan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah
(das Doppelte Rechtssantlitz), suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasarkan
norma yang diatasnya, tetapi ke bawah ia juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma
hukum di bawahnya, sehingga suatu hukum itu mempunyai masa berlaku (rechtskracht)

yang relatif, oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum tergantung pada norma hu-
kum yang berada diatasnya. Apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau
dihapus, pada dasarnya norma-norma hukum yang berada dibawahnya akan tercabut atau

terhapus pula. Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (Norma
Dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma dibawahnya, sehingga apabila
Norma Dasar itu berubah akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada dibawahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 merupakan ketentuan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Oleh karena itu Pasal 50 dapat
dikatakan ketentuan yang melebihi apa yang diatur dalam undang-undang rumah susun
sebagai undang-undang induknya, sesuai dengan asas Lex Superior Derogate Legi Inferiori

13 Hans Kelsen, General theory of Law and State, New york: Russell & Russell, 1945, hal 113, dalam Maria
Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), h. 41-42