Page 295 - Prosiding Seminar Nasional: Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional bekerja sama dengan Pusat Studi Hukum Agraria
P. 295
FX. Arsin Lukman & Beny Hadinata W.: Analisis Yuridis terhadap Pemegang Hak Atas Tanah ... 287
2015, yang mana surat keputusan tersebut diterbitkan dalam rangka melaksanakan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 11 Juli 2013, No. 11/G/2013/PTUN-BDG Jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Mei 2014, No.
296/B/2013/PT.TUN.JKT yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang salah satu amar
putusannya membatalkan 246 (duaratus empatpuluh enam) Sertifikat Hak Milik yang
tercatat atas nama KS. Moch. Kemal, dkk dan terletak di Kelurahan Pengasinan, Kecamatan
Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat.
Penelitian terhadap kasus ini sangat menarik karena menyangkut pembatalan Sertifikat
Hak Milik dalam jumlah besar sehingga melibatkan banyak pemegang sertifikat hak atas
tanah yang dirugikan. Selain itu, ditinjau dari status tanah yang dibatalkan sertifikatnya ini
semula merupakan tanah objek Landreform yang telah diredistribusikan pada tahun 1964
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria (SK Kinag) kepada para petani di
Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok yang kemudian dilakukan pem-
bebasan lahan dengan membayar ganti rugi kepada para penggarap/petani penggarap
penerima redistribusi tanah yang sejak tanggal 14 Nopember 2002 oleh PT. Karya Perkasa
lndonesia (PT. KPI), namun pada saat proses permohonan peningkatan hak atas lahan
tersebut ternyata telah terbit sertifikat hak milik atas nama KS Moch. Kemal Abidin, dkk.
PT. KPI, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
dengan lanjutan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang pada
akhirnya mengabulkan gugatan Penggugat (PT. KPI) seluruhnya serta menyatakan batal
Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Badan Pertanahan Nasional Depok)
berupa 246 sertifikat hak milik atas nama KS Moch. Kemal Abidin, dkk. Tersebut.
Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka Penulis terdorong untuk melakukan
penelitian secara mendalam terhadap kasus ini, dengan judul: “ANALISIS YURIDIS
TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG SERTIFIKATNYA DIBATALKAN OLEH
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT
(Studi Kasus Pembatalan Sertifikat di Kelurahan Pengasinan Berdasarkan Putusan
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 296/B/2013/PT.TUN.JKT Jo. Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 11/G/2013/PTUN.BDG)".
B. Metode Penelitian
Metode merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang
berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian
berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan mema-
13
hami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.
13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:
Rajawali Press, 1985), hlm. 7
